Media Kampung, Banyuwangi – ASDP bersama Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Ketapang mulai memberlakukan kebijakan khusus di Pelabuhan Ketapang untuk mempercepat penyeberangan kendaraan logistik. Kebijakan ini khusus diterapkan pada Dermaga LCM dan MB IV Ketapang yang hanya mengangkut truk logistik, sebagai upaya mengurangi antrean panjang kendaraan di pelabuhan.
Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti BPTD Ketapang, Gapasdap, INFA, KSOP, dan Kepolisian. General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan mempercepat layanan penyeberangan dengan tetap mengutamakan keselamatan pelayaran dan prioritas kapal besar.
Kebijakan Khusus Dermaga dan Operasional Kapal
Dengan kebijakan ini, Dermaga LCM dan Dermaga MB IV di Ketapang dikhususkan untuk melayani truk logistik. Sementara itu, Dermaga MB IV di Gilimanuk masih melayani kendaraan pribadi berukuran sedang. Kebijakan ini bersifat sementara hingga peningkatan kapasitas Dermaga MB II di Pelabuhan Gilimanuk rampung pada Desember 2026.
Selain itu, ASDP membuka peluang penerapan pola operasi tiba bongkar berangkat (TBB) secara selektif pada kondisi tertentu untuk menyerap antrean kendaraan tanpa mengganggu jadwal kapal reguler.
Antrean Kendaraan dan Dampaknya
Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang sempat mencapai belasan kilometer, menyebabkan waktu tunggu bagi sopir truk sangat lama. Salah satu sopir truk, Yoyok, mengaku terjebak kemacetan sejak Kamis malam hingga hampir 35 jam belum bisa menyeberang. Yoyok membawa muatan buah segar dari Jakarta ke Tabanan, Bali, dan beruntung truknya dilengkapi sistem pendingin sehingga kualitas muatan tetap terjaga meski waktu tempuh lebih lama.
Kontribusi Kebijakan terhadap Transportasi Logistik
Penerapan kebijakan khusus untuk truk logistik di Dermaga Ketapang diharapkan dapat mempercepat arus penyeberangan dan mengurangi kemacetan yang berdampak pada kelancaran distribusi barang, terutama kebutuhan logistik ke Bali. Langkah ini juga menunjukkan koordinasi antarlembaga dalam mengoptimalkan layanan transportasi laut yang menjadi jalur vital antar pulau.
Tinggalkan Balasan