Media Kampung, Banyuwangi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP) untuk mengintegrasikan data manifes secara digital dengan perusahaan otobus dan travel di pelabuhan. Langkah ini bertujuan meningkatkan akurasi data penumpang, mempercepat proses pengecekan, serta mengurangi antrean kendaraan di pelabuhan, khususnya di Pelabuhan Ketapang yang menjadi penghubung antara Pulau Jawa dan Bali.
Dalam rangka memantau pelaksanaan integrasi data manifes ini, Tim Pencegahan dan Monitoring KPK melakukan peninjauan langsung di Pelabuhan Ketapang pada Rabu, 12 Agustus 2026. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menegaskan bahwa fokus perbaikan sistem di ASDP saat ini mencakup tiga aspek penting, yakni proses pengadaan kapal yang harus transparan dan bebas dari diskresi berlebihan, pengelolaan kapal yang meliputi akuisisi, operasi, dan pemeliharaan secara berkelanjutan, serta integrasi data manifes dengan ekosistem pelabuhan.
Integrasi Data Manifes untuk Efisiensi dan Keamanan
Aminuddin menjelaskan bahwa integrasi data manifes antara ASDP dan operator bus serta travel sangat krusial agar daftar penumpang di manifes benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Dengan sistem terintegrasi, data penumpang akan ditarik secara real-time dari perusahaan otobus dan travel, sehingga proses pengecekan di pelabuhan menjadi lebih cepat dan tidak menimbulkan antrean panjang, terutama saat musim puncak (peak season).
“Kalau data manifes belum terintegrasi, pengecekan kendaraan seperti bus dan travel bisa memakan waktu lebih dari dua sampai tiga menit sehingga menimbulkan antrean panjang,” kata Aminuddin. Ia juga menambahkan bahwa integrasi ini perlu didukung oleh seluruh ekosistem pelabuhan agar data yang masuk ke sistem ASDP dan sistem nasional seperti Inaportnet dapat sinkron dan akurat.
Peran ASDP dan Operator Transportasi
Wakil Direktur Utama ASDP, Yossianis Marciano, menyampaikan bahwa pihaknya bersama tim KPK sedang melakukan monitoring dan evaluasi dari proses ticketing, pembelian tiket, pemeriksaan di pos, hingga naik ke kapal. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pemeriksaan dan validitas data, termasuk mengevaluasi kebutuhan tenaga keamanan dan operasional serta rencana digitalisasi data manifes.
Marciano menegaskan, integrasi data manifes digital antara ASDP dengan operator bus dan travel akan segera disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan. ASDP berkomitmen bersinergi dengan asosiasi operator untuk mendukung percepatan, kelancaran, dan peningkatan sistem keamanan di pelabuhan melalui integrasi sistem ticketing.
Upaya Pencegahan Korupsi dan Peningkatan Profesionalisme
KPK menegaskan pentingnya penguatan sistem dan pengawasan dalam proses pengadaan kapal agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi. Perbaikan sistem ship management juga diarahkan agar ASDP dapat beroperasi lebih efisien dan menguntungkan secara berkelanjutan.
Dengan integrasi data manifes yang akurat dan sistem pengelolaan kapal yang baik, diharapkan ASDP dapat menjalankan fungsi pelayanan transportasi antar pulau dengan lebih profesional, aman, dan bebas dari praktik korupsi.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor transportasi laut nasional, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi penumpang di pelabuhan-pelabuhan strategis di Indonesia.
Tinggalkan Balasan