Media Kampung, Palembang – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh keterangan tambahan dari Bupati Muara Enim nonaktif, Edison, terkait dugaan fee proyek pengadaan Chromebook dan Smart Board pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim senilai Rp3,3 miliar. Keterangan ini menjadi bahan penting yang akan didalami oleh penyidik KPK dalam proses penyelidikan perkara tersebut.
Keterangan Edison dan Dugaan Pengaturan Proyek
<pDalam persidangan, Edison membantah pernah menerima fee dari proyek tersebut. Namun, ia menyampaikan bahwa proyek Chromebook dan Smart Board tahun 2025 di Muara Enim telah memiliki pihak yang dianggap sebagai pemilik atau pengatur proyek sejak awal. Pihak tersebut disebut terkait dengan Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim sebelumnya, Hengky, melalui seorang bernama Abi.
Jaksa KPK Meyer Simanjuntak mengatakan bahwa keterangan Edison tersebut menjadi informasi tambahan dalam perkara yang tengah berjalan dan akan disampaikan kepada penyidik untuk pendalaman lebih lanjut.
Fokus Penyelidikan pada Dugaan Pemberian Uang
Meyer menegaskan bahwa saat ini KPK masih fokus pada dugaan pemberian uang atau suap yang dilakukan oleh pihak swasta, yakni terdakwa Corry Kori dan Fika. Penyelidikan terkait penerimaan uang oleh pihak lain akan dilanjutkan dalam tahapan perkara penerimaan yang akan segera dilimpahkan dalam beberapa minggu mendatang.
“Kami fokus dulu di sisi pemberi, pihak swastanya,” ujar Meyer.
Informasi Tambahan soal Penggunaan Ajudan
Dalam proses penyidikan, KPK juga memperoleh sejumlah informasi mengenai dugaan penggunaan ajudan atau orang dekat oleh Pj Bupati Hengky dalam kaitannya dengan penerimaan uang dari proyek tersebut. Identitas dan mekanisme penerimaan uang tersebut belum diungkap secara rinci karena masih dalam tahap pendalaman.
Meyer menambahkan bahwa informasi terkait transfer maupun penerimaan tunai sudah terinformasi dan akan dijelaskan pada waktunya.
Konteks dan Pentingnya Pengungkapan Kasus
Dugaan korupsi dalam proyek pengadaan Chromebook dan Smart Board ini menjadi perhatian karena melibatkan dana besar dari anggaran pemerintah daerah yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penyelidikan yang transparan dan menyeluruh oleh KPK diharapkan dapat mengungkap seluruh pihak yang terlibat, baik pemberi maupun penerima fee, untuk menegakkan hukum dan mencegah praktik korupsi serupa di masa depan.
Informasi terbaru dari persidangan dan hasil penyidikan KPK akan terus dipantau dan disampaikan kepada publik demi memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik di Muara Enim.
Tinggalkan Balasan