Media Kampung – Jember – Puluhan warga yang tergabung dalam Progarda Indonesia Bersatu (PROGIB) DPC Jember menggelar aksi damai di Bundaran DPRD Jember pada Senin, 22 Juni 2026. Aksi ini menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus dukungan terhadap sejumlah program pemerintah, terutama Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat.
Ketua Umum PROGIB Jember, Subakri, menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap program yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Hari ini kami ingin menyampaikan aspirasi terkait Makan Bergizi Gratis. Kami mendukung program Presiden dan Wakil Presiden. Pengurus Progarda Indonesia bersama masyarakat hadir untuk memberikan dukungan penuh terhadap program MBG, KDMP, dan Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Menurut Subakri, program-program tersebut memberikan manfaat luas karena tidak hanya menyasar penerima manfaat secara langsung, tetapi juga melibatkan berbagai pelaku usaha dan sektor produktif. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG berpotensi menciptakan dampak ekonomi bagi banyak pihak, mulai dari mitra pelaksana, pemasok bahan pangan, petani, peternak, hingga nelayan yang menyediakan kebutuhan protein untuk menu makanan bergizi. “Program tersebut menguntungkan bagi semua pihak. Bukan hanya penerima manfaat yang diuntungkan, tetapi juga mitra, supplier, petani, peternak, dan nelayan. Kebutuhan program ini tidak hanya sayur-mayur, tetapi juga ikan dan hasil perikanan lainnya,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, yang menerima aspirasi peserta aksi menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. “Demokrasi dan penyampaian pendapat merupakan hak yang wajar dalam kehidupan berbangsa. Berbagai aspirasi dan unek-unek masyarakat akan kami tampung, terutama yang berkaitan dengan program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Ahmad Halim menambahkan, tugas pemerintah dan pemangku kepentingan adalah menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai kehadiran masyarakat dalam aksi tersebut menjadi salah satu bentuk partisipasi publik dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah. “Kewajiban kita adalah menghadirkan kebijakan yang mensejahterakan masyarakat. Apabila suatu kebijakan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, maka kehadiran masyarakat di sini menunjukkan bahwa manfaat dari kebijakan tersebut mulai dirasakan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat perlu terus didukung dan diperjuangkan, sementara berbagai kekurangan yang masih ada perlu dievaluasi dan diperbaiki melalui tata kelola yang lebih baik. Aksi damai berlangsung dengan tertib dan diisi dengan penyampaian aspirasi serta dukungan terhadap berbagai program pemerintah yang dinilai berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan