Media Kampung – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Jember dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Jember menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jember pada Senin sore. Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan tuntutan mulai dari revisi Undang-Undang Polri hingga penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membebani masyarakat.
Massa aksi membawa poster dan spanduk yang mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret mengendalikan harga bahan pokok dan BBM. Mereka juga menyoroti kebijakan alokasi anggaran negara, meminta evaluasi program prioritas agar lebih fokus pada sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan.
Salah satu tuntutan utama adalah revisi Undang-Undang Polri. Mahasiswa menilai sejumlah pasal dalam regulasi tersebut berpotensi membatasi ruang kritik dan kebebasan berekspresi. Mereka juga mendesak penghentian tindakan represif terhadap aktivis dan masyarakat sipil. Selain itu, mahasiswa menolak praktik militerisme di ruang sipil, termasuk penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil, serta mendesak revisi Undang-Undang TNI.
Koordinator Lapangan Aksi, Alfin Maulana, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal tuntutan hingga mendapat perhatian pemerintah pusat dan DPR RI. “Kami tidak akan berhenti bersuara sampai tuntutan ini dipenuhi. Negara harus hadir untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan,” ucap Alfin. Menurutnya, tuntutan tersebut merupakan respons atas persoalan ekonomi, demokrasi, dan tata kelola negara yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Aksi berlangsung di depan Gedung DPRD Jember dengan pengawalan aparat keamanan. Mahasiswa berharap aspirasi dari daerah ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional yang lebih berpihak kepada rakyat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan