Media Kampung – 14 April 2026 | Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Ardi Pujo Prabowo, menyoroti tingginya angka kemiskinan ekstrem di kawasan yang dikuasai oleh PTPN dan Perhutani pada Selasa, 14 April 2024. Ia menegaskan bahwa masalah tersebut menuntut perhatian khusus dari pemerintah daerah serta perusahaan milik negara.
Meskipun Pemerintah Kabupaten Jember berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,51 persen menjadi 8 persen dalam satu tahun terakhir, selisih tersebut belum cukup mengatasi kesenjangan di wilayah pinggiran. Data BPS menunjukkan konsentrasi kemiskinan masih tinggi di zona perkebunan yang berada di atas lahan negara.
Ardi Pujo Prabowo mengungkap temuan lapangan bahwa mayoritas penduduk di area tersebut hidup dengan penghasilan harian antara Rp 35 ribu hingga Rp 45 ribu. Pendapatan tersebut diperoleh dari pekerjaan musiman, sehingga tidak memberikan kepastian ekonomi jangka panjang.
Status administratif lahan menjadi penghalang utama bagi warga untuk mengakses program bantuan pemerintah, termasuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan bedah rumah. Kepemilikan tanah negara menimbulkan kebingungan dalam verifikasi hak tinggal, sehingga bantuan sering kali tidak sampai ke sasaran.
Dalam upayanya mengatasi masalah, Ardi menuntut PTPN dan Perhutani agar meningkatkan peran pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar memberikan santunan tunai. Ia menekankan pentingnya inisiatif berkelanjutan yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi penduduk setempat.
Salah satu solusi konkret yang diusulkan adalah melibatkan warga dalam program ketahanan pangan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat tentang ketahanan pangan nasional. Melalui skema kemitraan win‑win, perusahaan dapat menyediakan lahan, pelatihan, dan akses pasar bagi petani lokal.
Ardi menambahkan, “Jangan sampai sapinya makan, tapi orangnya tidak bisa makan; masyarakat ini harus diberi solusi yang menyentuh akar penyebab kemiskinan, bukan bantuan sementara.” Pernyataan tersebut menegaskan urgensi perubahan paradigma dalam penanganan kemiskinan ekstrem.
Pihak DPRD Jember berencana melakukan pertemuan lanjutan dengan perwakilan PTPN, Perhutani, serta Dinas Sosial dan Pertanian pada minggu depan untuk menyusun rencana aksi bersama. Hasil pertemuan diharapkan menghasilkan program konkret yang dapat diimplementasikan dalam tiga bulan ke depan.
Jika rekomendasi tersebut diadopsi, diperkirakan pendapatan warga di kawasan perkebunan dapat meningkat secara signifikan, sekaligus menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah tersebut. Pemantauan berkelanjutan akan dilakukan oleh Komisi C DPRD Jember untuk memastikan efektivitas langkah-langkah yang diambil.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan