Media Kampung – Perdebatan mengenai vape kembali mengemuka di Bondowoso setelah temuan penyalahgunaan liquid vape untuk zat berbahaya serta meningkatnya kekhawatiran akan dampak kesehatan, khususnya bagi kalangan muda. Menanggapi hal ini, anggota Fraksi Golkar Komisi II DPRD Bondowoso, Lany Sonia Wulandari, menegaskan perlunya edukasi dan pengawasan ketat daripada pelarangan terburu-buru.
Lany menilai fenomena vape tidak bisa dipandang hanya dari sisi negatif. Vape telah menjadi bagian dari gaya hidup sebagian anak muda dan juga menyangkut banyak pelaku usaha di sektor distribusi dan penjualan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah melakukan kajian menyeluruh sebelum mengambil kebijakan pelarangan.
“Wacana ini harus dikaji serius dan tidak serta merta langsung dipraktikkan. Pemerintah perlu melihat dampaknya secara menyeluruh, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi masyarakat,” ujar Lany.
Ia menekankan bahwa upaya edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan vape, terutama yang digunakan sebagai media konsumsi zat terlarang, menjadi langkah utama saat ini. Sosialisasi yang lebih intensif dibutuhkan agar masyarakat semakin sadar akan risiko kesehatan yang mungkin timbul.
Selain itu, Lany juga menyerukan pengawasan lebih ketat terhadap peredaran produk vape. Salah satu usulan yang diajukan adalah pemasangan stiker peringatan risiko kesehatan pada kemasan vape, serupa dengan yang diterapkan pada bungkus rokok.
“Setidaknya masyarakat diberikan informasi yang jelas terkait risiko kesehatan. Edukasi itu penting agar masyarakat bisa lebih bijak dalam menggunakan produk vape,” jelasnya.
Lany menekankan bahwa kebijakan yang dibuat harus mampu melindungi kesehatan masyarakat tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi para pelaku usaha yang bergantung pada industri vape.
“Kebijakan yang baik adalah yang mampu melindungi kesehatan, mengedukasi masyarakat, sekaligus tetap menjaga keberlangsungan ekonomi,” pungkasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah maraknya diskusi tentang regulasi vape yang kian mendapat perhatian publik dan pemerintah di Bondowoso. Hingga kini, belum ada keputusan resmi terkait pelarangan, namun Fraksi Golkar mengajak semua pihak untuk fokus pada edukasi dan pengawasan yang menyeluruh.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan