Media Kampung – Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Bondowoso mencatat nilai terendah di wilayah Sekarkijang pada tahun 2025, yaitu 36,78.
Data ini dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Digital RI setelah survei tahunan yang meliputi Bondowoso, Jember, Situbondo, Banyuwangi, dan Lumajang.
IMDI diukur melalui empat pilar utama: infrastruktur, literasi, keamanan, dan pemberdayaan digital.
Nilai tertinggi Bondowoso berada pada pilar infrastruktur dengan skor 65, menunjukkan ketersediaan sarana digital yang memadai.
Pilar literasi digital mencatat skor 27,2, menandakan tingkat pengetahuan dan penggunaan teknologi masih rendah.
Sementara pilar keamanan tidak diungkapkan secara rinci, namun fokus utama laporan terletak pada pemberdayaan digital.
Pilar pemberdayaan digital menjadi yang paling lemah dengan skor hanya 19,5, menjadi penyebab utama peringkat terendah Bondowoso.
Alfareza, ketua proyek Ijen Cendekia Nusantara (ICN) Bondowoso, menegaskan pentingnya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan ruang digital.
“Dan yang paling cukup tajam angkanya pemberdayaan digital, itu di Bondowoso yang paling rendah,” ujar Alfareza setelah pelatihan numerator survei di Warung Joglo, Kecamatan Curahdami, pada 28 April 2026.
ICN bekerja sama dengan Universitas Bondowoso (Unibo) untuk mengadakan survei indeks demokrasi digital.
Mahasiswa Unibo dilatih menjadi numerator, mempelajari teknik survei, instrumen, metodologi riset, dan penggalian data responden.
Humaidi, ketua ICN, menjelaskan bahwa survei ini menilai sejauh mana masyarakat mengakses dan menggunakan teknologi dalam konteks demokrasi.
Hasil survei diharapkan menjadi masukan penting dalam penyusunan peta jalan digital Kabupaten Bondowoso.
Muhammad Haris Taufiqurrahman, ketua LPPM Unibo, menambahkan bahwa hasil penelitian akan diubah menjadi artikel ilmiah.
Ia menekankan pentingnya edukasi demokrasi digital bagi mahasiswa sebagai bekal menghadapi era digital.
Pemerintah daerah Bondowoso telah merencanakan program peningkatan literasi digital melalui pelatihan berbasis komunitas.
Program tersebut mencakup workshop penggunaan aplikasi pemerintahan, keamanan siber, dan pemasaran digital bagi pelaku UMKM.
Namun, tantangan utama tetap pada motivasi masyarakat untuk mengadopsi teknologi secara aktif.
Kondisi geografis dan tingkat pendapatan yang masih rendah memperlambat percepatan transformasi digital.
Angka tersebut jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 71%.
Ketimpangan akses ini berimbas pada rendahnya partisipasi digital dalam proses demokrasi dan layanan publik.
ICN berencana memperluas jaringan pelatihan numerator ke desa-desa terpencil pada kuartal berikutnya.
Strategi ini diharapkan dapat mengumpulkan data yang lebih representatif dan mengidentifikasi hambatan spesifik.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan hibah bagi daerah dengan indeks terendah untuk memperkuat infrastruktur dan program edukasi.
Bondowoso masuk dalam prioritas penerima hibah tahun 2026, dengan fokus pada pembangunan pusat layanan digital desa.
Pusat layanan ini akan menyediakan akses internet gratis, pelatihan komputer, dan bantuan teknis bagi warga.
Pelaksanaan proyek diperkirakan selesai pada akhir 2027, setelah evaluasi tahunan IMDI berikutnya.
Para pemangku kepentingan menilai bahwa peningkatan pemberdayaan digital dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Bondowoso diprediksi akan memperoleh pasar lebih luas melalui platform e‑commerce.
Namun, keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.
Secara keseluruhan, hasil IMDI 2025 menandai titik awal upaya terkoordinasi untuk mengatasi kesenjangan digital di Bondowoso.
Langkah-langkah konkret kini tengah disusun untuk meningkatkan literasi, keamanan, dan terutama pemberdayaan digital masyarakat.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan