Media Kampung – Demokrasi global menghadapi tantangan serius. Laporan Democracy Report 2025 dari Varieties of Democracy (V-Dem) Institute mencatat bahwa tingkat demokrasi dunia telah kembali ke level tahun 1985, dengan lebih banyak negara mengalami autokratisasi daripada demokratisasi. Freedom in the World 2025 juga mencatat penurunan kebebasan politik dan hak sipil selama hampir dua dekade berturut-turut. Namun, di tengah ancaman ini, konsep ketahanan demokrasi (democratic resilience) menjadi sorotan para ahli.
Kemunduran Demokrasi: Pola Baru yang Halus
Berbeda dengan kudeta militer di masa lalu, kemunduran demokrasi saat ini sering terjadi secara bertahap dari dalam. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die (2018) dan Tyranny of the Minority (2023) menjelaskan bahwa pemimpin yang terpilih secara sah dapat melemahkan lembaga pengawas, mengurangi ruang kompetisi, dan mengonsolidasikan kekuasaan secara perlahan. Anna Lührmann dan Staffan I. Lindberg dalam artikel A Third Wave of Autocratization Is Here (2019) menyebut fenomena ini sebagai gelombang ketiga autokratisasi yang berlangsung di bawah payung hukum.
Contoh nyata terlihat di Hungaria (Viktor Orbán), Turki (Recep Tayyip Erdoğan), Venezuela (Hugo Chávez hingga Nicolás Maduro), dan India (Narendra Modi). Meskipun konteksnya berbeda, pola yang sama muncul: demokrasi tidak runtuh seketika, melainkan terkikis sedikit demi sedikit.
Ketahanan Demokrasi: Bukan Sekadar Institusi Kuat
Dalam Resilience of Democracy, Lührmann dan Merkel (2023) mengidentifikasi tiga faktor penentu ketahanan demokrasi: lembaga negara yang independen, sistem kepartaian yang kompetitif, dan komitmen elite terhadap norma demokrasi. Namun, pertanyaan kritis muncul: bagaimana mewujudkannya ketika lembaga dan elite justru menjadi bagian dari masalah?
Riedl, Friesen, dan Roberts (2024) dalam Democratic Backsliding, Resilience, and Resistance menegaskan bahwa masyarakat sipil adalah aktor kunci. Masyarakat sipil mampu mengorganisasi warga, mengawasi kekuasaan, mempertahankan ruang publik bebas, dan membangun tekanan politik. Bunce dkk. (2025) dalam Global Challenges to Democracy memperkuat argumen ini, menunjukkan bahwa masyarakat sipil menjadi fondasi ketahanan institusional karena mendorong akuntabilitas negara dan memperkuat komitmen elite. Dengan kata lain, ketahanan demokrasi lahir dari tekanan sosial dari bawah (bottom-up), bukan dari atas (top-down).
Kaufman (2025) dalam Backsliding and Democratic Resilience bahkan menempatkan resistance (mobilisasi masyarakat untuk membatasi penyalahgunaan kekuasaan) sebagai tahap awal yang harus dilalui sebelum demokrasi mencapai resilience dan akhirnya recovery.
Kasus Indonesia: Otoritarianisme Kompetitif dan Peluang Masyarakat Sipil
Julian Aldrin Pasha, Cusdiawan, dan Evi (2025) dalam Challenges to Indonesian Democracy menyebut bahwa politik Indonesia telah memasuki fase otoritarianisme kompetitif. Dalam fase ini, prosedur demokrasi masih berjalan, namun terdapat masalah struktural yang serius. Meski demikian, ruang prosedural yang masih terbuka justru menjadi peluang bagi masyarakat sipil untuk berkontestasi dan mencegah kerusakan demokrasi lebih lanjut.
Perkembangan teknologi digital menjadi variabel penting. Ross Tapsell dalam Media Power in Indonesia (2017) menunjukkan bahwa media digital menjadi arena kontestasi antara oligarki dan warga negara. Buzzer politik, disinformasi, dan polarisasi dapat melemahkan demokrasi. Namun, di sisi lain, teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk memperkuat protes, mengembangkan gerakan inklusif, dan membangun aksi konektif yang dipadukan dengan mobilisasi klasik. Strategi inilah yang paling mungkin mempertahankan demokrasi dari kerusakan lebih parah dan bahkan memulihkannya.
Dengan demikian, ketahanan demokrasi bukanlah sesuatu yang otomatis. Ia membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sipil yang terus-menerus mengawasi dan menekan agar institusi demokrasi bekerja sesuai prinsipnya. Di Indonesia, tantangan masih besar, tetapi peluang untuk memperkuat demokrasi dari bawah tetap terbuka lebar.
Tinggalkan Balasan