Media Kampung – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa seluruh kader partainya dilarang terlibat dalam proyek Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Larangan tersebut telah disampaikan sejak awal program diluncurkan untuk menghindari konflik kepentingan dan komersialisasi program yang ditujukan untuk masyarakat.
“Program ini ditujukan untuk rakyat, kita tidak boleh melakukan komersialisasi suatu program yang ditujukan untuk rakyat,” kata Hasto di Surabaya, Senin (20/7/2026).
Hasto juga mengungkapkan bahwa PDIP telah mengirimkan surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) pada 22 Juni 2026 untuk meminta data kader yang diduga terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 itu ditandatangani Hasto bersama Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. Hingga kini, surat tersebut belum mendapat jawaban.
“Kami kemudian berkirim surat kepada BGN dan sampai sekarang kami belum menerima jawaban dari surat tersebut. Kalau tidak ada respons, kami akan kirim surat kembali,” ujarnya.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi partai yang diterbitkan pada 24 Februari 2026 yang melarang kader PDIP di eksekutif, legislatif, maupun struktural memanfaatkan program MBG untuk keuntungan finansial. Jika ditemukan kader yang melanggar, partai akan memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi sebelum menjatuhkan sanksi.
“Apabila ditemukan kader yang tetap mengikuti program tersebut, partai akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi sebelum menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggarannya,” tegas Hasto.
Hasto menilai gagasan penyediaan makanan bergizi bagi anak merupakan kebijakan yang baik, namun pelaksanaannya masih perlu diperbaiki. Kritik PDIP sejak awal ditujukan pada metodologi, pendekatan, dan pelaksanaan program, bukan pada gagasannya.
“Yang dikritik oleh PDI Perjuangan sejak awal adalah metodologi, pendekatan, dan pelaksanaannya. Gagasannya baik, tetapi pelaksanaannya yang harus dikoreksi,” katanya.
Sebelumnya, mantan Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyebut seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan dan manajemen SPPG. Pernyataan inilah yang mendorong PDIP meminta data ke BGN untuk mengklarifikasi keterlibatan kadernya.
Tinggalkan Balasan