Media Kampung – Gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah pada Senin (15/6/2026) menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tuntutan tersebut dinilai tidak realistis oleh politisi Partai Golkar, Ahmad Irawan, karena sama saja meminta Presiden Prabowo Subianto mengingkari janji politiknya.
Aksi unjuk rasa digelar di sejumlah kota seperti Jakarta, Medan, Semarang, dan Banjarmasin. Para mahasiswa menilai MBG menjadi saluran pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tekanan ekonomi seperti kenaikan harga BBM dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Ahmad Irawan menyatakan bahwa tuntutan menghentikan MBG tidak realistis. Menurutnya, program ini merupakan janji kampanye Prabowo yang harus ditepati. Ia menegaskan bahwa meminta penghentian MBG berarti meminta presiden mengingkari komitmennya.
MBG merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran yang diluncurkan pada 6 Januari 2025. Program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pagu anggaran awal Rp335 triliun untuk 2026, yang kemudian diturunkan menjadi Rp268 triliun.
Sejak diluncurkan, MBG menuai berbagai polemik. Selain dianggap membebani APBN, program ini juga diduga mengalihkan anggaran dari sektor pendidikan. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sedikitnya 33.626 pelajar mengalami keracunan yang diduga dari MBG sejak awal 2025 hingga April 2026.
Kasus dugaan korupsi juga turut membayangi program ini. Beberapa pejabat BGN, termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola MBG periode 2025-2026.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, juga menjadi sorotan setelah komentarnya terhadap pengkritik MBG menuai polemik. Ia kemudian menyampaikan permohonan maaf melalui media sosial.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan