Media Kampung – Dalam beberapa waktu terakhir, perhatian publik tertuju pada aktivitas kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke luar negeri yang tergolong tinggi. Fenomena ini menjadi sorotan tajam dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Dino Patti Djalal soroti Prabowo sering ke luar negeri hingga rakyat gaduh, beri 5 saran ke presiden sebagai upaya untuk menanggapi kegelisahan masyarakat terkait intensitas perjalanan kenegaraan yang dianggap berlebihan.

Dino menyampaikan bahwa sejak menjabat sebagai Presiden, Prabowo menghabiskan satu dari enam hari dalam setahunnya untuk melakukan kunjungan ke luar negeri. Hal ini menjadikan Prabowo sebagai kepala negara dengan frekuensi perjalanan internasional tertinggi di antara para pemimpin dunia. Perjalanan yang sering dilakukan ini memunculkan persepsi negatif di masyarakat dan dianggap tidak lazim serta berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara yang cukup besar.

Dalam video yang diunggah di media sosialnya, Dino menilai bahwa biaya perjalanan kenegaraan tidaklah sedikit. Biaya tersebut meliputi tim pendahulu, transportasi udara, akomodasi, logistik, konsumsi, protokoler, pengamanan, hingga uang harian bagi delegasi dan perangkat pendamping. Satu perjalanan ke luar negeri bahkan bisa menghabiskan puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Oleh sebab itu, Dino mengimbau Presiden Prabowo untuk mengurangi frekuensi kunjungan luar negeri demi efisiensi dan menjawab jeritan masyarakat yang merasa keberatan dengan alokasi anggaran tersebut.

Lebih lanjut, Dino Patti Djalal soroti Prabowo sering ke luar negeri hingga rakyat gaduh, beri 5 saran ke presiden yang menjadi inti kritiknya. Berikut adalah lima saran yang disampaikan sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas diplomasi dan menghemat anggaran:

  1. Manfaatkan teknologi komunikasi: Dino menyarankan agar Presiden Prabowo lebih banyak menggunakan video conference, Zoom call, atau telepon untuk menjaga hubungan dengan para pemimpin dunia. Sebagian besar pertemuan bilateral biasanya berlangsung singkat, sehingga teknologi dapat menggantikan perjalanan fisik yang mahal.
  2. Prioritaskan kunjungan kerja yang strategis: Fokuskan perjalanan hanya pada agenda yang benar-benar memberikan manfaat nyata dan hasil konkret bagi bangsa dan negara.
  3. Optimalkan delegasi kecil dan efisien: Kurangi jumlah rombongan agar biaya lebih terkendali tanpa mengurangi efektivitas diplomasi.
  4. Perencanaan matang dan terukur: Setiap kunjungan harus direncanakan jauh hari dan disesuaikan dengan kebutuhan strategis sehingga tidak ada perjalanan yang bersifat seremonial semata.
  5. Transparansi dan akuntabilitas anggaran: Pemerintah perlu mengkomunikasikan secara jelas manfaat dan hasil dari setiap kunjungan kenegaraan kepada publik untuk menghindari asumsi pemborosan.

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa setiap kunjungan kerja Presiden Prabowo ke luar negeri selalu mengedepankan asas manfaat bagi bangsa dan negara. Ia mencontohkan kunjungan kerja ke Prancis yang telah direncanakan sejak lama dan membahas kerja sama strategis di berbagai sektor seperti pertahanan, pendidikan, dan energi. Menurut Qodari, kedekatan antar pemimpin negara melalui kunjungan tersebut sangat penting untuk memperoleh dukungan di berbagai isu strategis yang krusial bagi Indonesia.

Qodari juga meminta publik untuk mempertimbangkan sisi manfaat yang diperoleh dari kunjungan tersebut sebelum menilai sebagai pemborosan. Ia yakin hasil yang didapatkan dari kunjungan kerja seperti ke Prancis sangat signifikan dan bermanfaat bagi negara.

Namun demikian, masyarakat tetap mengharapkan agar frekuensi perjalanan Presiden dapat dikaji ulang dan diselaraskan dengan kondisi perekonomian nasional serta aspirasi rakyat. Dalam konteks ini, Dino Patti Djalal soroti Prabowo sering ke luar negeri hingga rakyat gaduh, beri 5 saran ke presiden yang penting untuk menjadi bahan evaluasi agar diplomasi Indonesia tetap efektif tanpa menimbulkan kegaduhan di dalam negeri.

Dengan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih, penggunaan metode virtual dalam diplomasi dapat menjadi alternatif yang efisien sekaligus menghemat anggaran negara. Hal ini tidak mengurangi esensi hubungan internasional, tetapi justru dapat memperkuat citra negara yang cerdas dan adaptif di era digital.

Kesimpulannya, isu kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto menjadi topik hangat yang menuntut perhatian serius dari pemerintah. Kritik dan saran dari tokoh seperti Dino Patti Djalal menjadi masukan berharga untuk memperbaiki tata kelola diplomasi kenegaraan agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Dengan demikian, perjalanan luar negeri Presiden tidak hanya menjadi simbol diplomasi, tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap kondisi dan aspirasi bangsa.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.