Media Kampung – Rencana Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi, untuk kembali berkeliling Indonesia pada Juni 2026 mendapat kritik dari PDI Perjuangan (PDIP). Juru Bicara PDIP, Ansy Lema, menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan penyerapan aspirasi atau blusukan ke masyarakat.
Ansy menyampaikan bahwa persoalan yang dihadapi rakyat sudah sangat jelas, seperti pengangguran, penurunan pendapatan, dan melemahnya daya beli. Menurutnya, masyarakat saat ini lebih membutuhkan solusi konkret daripada sekadar kunjungan simbolik.
Pernyataan ini disampaikan Ansy dalam program Satu Meja The Forum di Kompas TV pada Rabu, 27 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa serap aspirasi tidak cukup jika tidak diikuti dengan tindak lanjut yang nyata dan jelas.
PDIP mempertanyakan ke mana aspirasi yang akan dikumpulkan Jokowi nantinya akan disalurkan, mengingat Jokowi saat ini tidak lagi menjabat sebagai kepala negara dan tidak memiliki kewenangan eksekutif langsung dalam pengambilan keputusan pemerintahan.
“Lalu aspirasi yang sudah dikumpulkan itu, didistribusikan lewat kanal apa? Itu menjadi pertanyaan,” ujar Ansy. Ia juga menambahkan bahwa persoalan ekonomi dan lapangan kerja adalah masalah utama yang sudah diketahui secara luas dan perlu solusi konkret.
Kritik ini menarik karena Jokowi dikenal sebagai figur yang identik dengan blusukan sejak masa jabatannya sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI. Namun, setelah tidak lagi menjabat, efektivitas blusukan Jokowi kini dipertanyakan.
Jokowi direncanakan akan berkeliling Indonesia mulai Juni 2026 setelah kondisi kesehatannya pulih 99 persen. Informasi ini muncul setelah pertemuan Jokowi dengan relawannya pada 1 Mei 2026 di Rawamangun, di mana Jokowi juga berbicara empat mata dengan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi.
Pembicaraan tersebut dikabarkan membahas keberlanjutan program Jokowi yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, PDIP menekankan bahwa rakyat saat ini lebih membutuhkan langkah nyata yang dapat langsung menjawab kesulitan hidup sehari-hari daripada sekadar seremoni politik atau kunjungan simbolik.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.







Tinggalkan Balasan