Media Kampung – Badan Pusat Statistik (BPS) melalui situs resminya bps.go.id mengumumkan hanya sekitar 13 persen penduduk bekerja di Indonesia yang memiliki pendidikan tinggi per Februari 2026. Data ini menegaskan bahwa lulusan diploma hingga doktoral masih menjadi kelompok minoritas dalam pasar tenaga kerja nasional, sedangkan lulusan SD ke bawah masih mendominasi lapangan kerja di Indonesia.
BPS mencatat jumlah angkatan kerja nasional pada Februari 2026 mencapai 154,91 juta orang. Dari angka tersebut, sebanyak 147,67 juta orang telah bekerja dan sisanya, sekitar 7,24 juta, tercatat sebagai penganggur. Jika dirinci, pekerja penuh waktu berjumlah 98,59 juta orang, pekerja paruh waktu sebanyak 38,35 juta, dan 10,73 juta sisanya masuk kategori setengah pengangguran. Definisi angkatan kerja sendiri mengacu pada penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, serta mereka yang menganggur.
Dari sisi pendidikan, BPS mengungkapkan hanya 13,13 persen dari total penduduk bekerja yang merupakan lulusan pendidikan tinggi, mulai dari diploma hingga doktoral. Jumlah ini setara 19,39 juta orang dari total pekerja yang ada. Sementara itu, lulusan SD ke bawah masih menempati porsi terbesar dalam komposisi tenaga kerja nasional, yakni 35,49 persen. Komposisi ini perlahan menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 35,89 persen, menandakan ada pergeseran meski belum signifikan.
BPS juga merinci, selama periode Februari 2025 hingga Februari 2026, terjadi peningkatan jumlah pekerja lulusan SMA/SMK, diploma, dan strata satu ke atas. Lulusan diploma I/II/III yang bekerja naik dari 2,39 persen menjadi 2,41 persen, sedangkan lulusan diploma IV, S1, S2, dan S3 naik dari 10,44 persen menjadi 10,62 persen. Sementara itu, lulusan SMK yang bekerja meningkat dari 12,84 persen menjadi 13,07 persen. Sebaliknya, proporsi lulusan SMP dan SD ke bawah yang bekerja mengalami penurunan, meski masih tergolong tinggi.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil survei ketenagakerjaan nasional terbaru. “Selama satu tahun terakhir, peningkatan terbesar pada kelompok lulusan SMK dan pendidikan tinggi, namun tantangan pemerataan kualitas SDM masih besar,” ujar Amalia seperti dikutip mediakampung.com. Amalia merupakan kepala BPS perempuan kedua sepanjang sejarah lembaga tersebut dan sebelumnya berkarier di Kementerian PPN/Bappenas.
Pada sisi lain, BPS juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap penyalahgunaan nama institusi BPS di media sosial, terutama terkait rekrutmen petugas sensus dan informasi palsu mengenai data ketenagakerjaan. Menurut penelusuran mediakampung.com berdasarkan data BPS, banyak tautan rekrutmen petugas sensus yang mencatut nama BPS dan meminta data pribadi masyarakat, padahal informasi resmi hanya diumumkan melalui kanal resmi bps.go.id dan media terpercaya.
Secara garis besar, meski terjadi sedikit pergeseran ke arah peningkatan jumlah tenaga kerja berpendidikan menengah dan tinggi, pasar kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan tingkat dasar. BPS menegaskan pentingnya peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasi untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja dan daya saing nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dengan jumlah pekerja berpendidikan tinggi yang masih rendah, pemerintah diharapkan terus mendorong kebijakan yang memperluas kesempatan belajar dan keterampilan kerja relevan sesuai kebutuhan industri.
Saat ini, BPS akan terus merilis pembaruan data ketenagakerjaan secara berkala melalui bps.go.id untuk memastikan ketersediaan informasi akurat bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Upaya pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM menjadi fokus utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan