Media Kampung – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian harga rumah subsidi sebagai respons terhadap kenaikan biaya konstruksi dan harga material bangunan. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, mengungkapkan bahwa pembahasan masih berlangsung bersama asosiasi pengembang perumahan.
Menurut Sri, pemerintah masih menghitung dampak dari kenaikan biaya pembangunan terhadap harga rumah subsidi. Ia menegaskan bahwa belum ada keputusan final karena berbagai aspek masih dipertimbangkan, termasuk kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam membeli rumah.
“Saat ini bersama para ketua asosiasi kami masih berdiskusi. Ini karena memang sedang terjadi kenaikan harga konstruksi,” ujarnya, Minggu 14 Juni 2026.
Kenaikan harga material bangunan menjadi salah satu tantangan utama. Beberapa komponen seperti baja ringan, besi beton, semen, keramik, dan kabel listrik mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, biaya tenaga kerja konstruksi juga meningkat, mempengaruhi biaya pembangunan rumah subsidi maupun komersial.
Pemerintah menekankan bahwa kemampuan mencicil calon pembeli menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan kebijakan. Sri menilai penyesuaian harga tidak boleh mengurangi akses MBR terhadap hunian layak. Ia juga menegaskan bahwa kualitas bangunan harus diperbaiki jika harga disesuaikan. “Kami ingin memastikan jika penyesuaian harga dilakukan, harus diikuti dengan kualitas hunian yang lebih baik,” ujarnya.
Pembahasan juga melibatkan sektor perbankan agar skema pembiayaan tetap terjangkau. Kementerian PKP berkomitmen memastikan Program Tiga Juta Rumah tetap berjalan sesuai target. Hingga saat ini, kajian mengenai penyesuaian harga rumah subsidi masih terus berlangsung.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan