Dinas Bina Marga DKI Serahkan Penjelasan Soal Hilangnya Tangga JPO di Gedung DPR ke Diskominfotik

Media Kampung, Jakarta – Dinas Bina Marga DKI Jakarta memilih menyerahkan penjelasan terkait hilangnya tangga jembatan penyeberangan orang (JPO) di samping Gedung DPR Jakarta kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta. Kepala Dinas Bina Marga, Heru Suwondo, enggan memberikan keterangan langsung kepada media perihal isu yang tengah ramai diperbincangkan publik tersebut.

Heru Suwondo menyatakan bahwa masalah raibnya tangga tersebut sebaiknya dikonfirmasi ke Diskominfotik. Pernyataan tersebut disampaikan saat awak media menanyakan apakah JPO tersebut merupakan aset pemerintah pusat, pemerintah DKI, atau PT Jasa Marga. “Kita belum tahu, ke Diskominfo saja,” ujarnya singkat sambil berjalan.

Pembawa Bom Molotov Saat Demo Mahasiswa di Jakarta Jadi Tersangka, Terancam 15 Tahun Penjara

H Hukum & Kriminal

59 hari

Isu hilangnya tangga JPO di depan Gedung MPR-DPR Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, memang mendapat perhatian dari kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyatakan akan memanggil Kepala Dinas Bina Marga beserta jajaran terkait untuk mendapatkan penjelasan resmi.

Wibi menegaskan pentingnya mengetahui sejak kapan tangga tersebut dibongkar dan alasan di baliknya, serta bagaimana solusi yang akan diberikan untuk akses penyeberangan masyarakat. Berdasarkan penelusuran awal, pengelolaan JPO ini diduga berada di bawah Dinas Bina Marga DKI Jakarta, namun status asetnya masih perlu dipastikan lebih lanjut oleh pihak terkait.

Momen Dasco Naik Mobil Komando Demo Mahasiswa, Teriak ‘Hidup Rakyat Indonesia’

P Peristiwa

55 hari

JPO merupakan fasilitas vital yang memudahkan masyarakat menyeberang jalan raya yang sibuk. Hilangnya tangga akses pada JPO dapat berdampak pada keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan khususnya pejalan kaki. Oleh karena itu, kepastian pengelolaan dan penanganannya menjadi prioritas agar tidak menimbulkan kebingungan dan mengurangi fungsi fasilitas publik tersebut.

Situasi ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi antar instansi pemerintah di DKI Jakarta terkait pengelolaan aset dan fasilitas umum. Penyerahan penjelasan dari Dinas Bina Marga ke Diskominfotik menunjukkan bahwa ada kebutuhan klarifikasi yang lebih luas dari berbagai pihak.

Legislator NasDem DKI Minta BNN Perkuat Pencegahan Narkoba hingga Tingkat RTRW

H Hukum & Kriminal

42 hari

DPRD DKI Jakarta melalui Komisi D akan terus mendalami status dan pengelolaan JPO tersebut agar solusi yang tepat dapat segera diambil demi kepentingan masyarakat pengguna fasilitas penyeberangan ini.