Media Kampung – Pemerintah Kota Gunungsitoli menggelar Rapat Kerja Pemerintahan Tahun 2026 yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Sowaa Laoli, S.E., M.Si, didampingi Wakil Wali Kota Martinus Lase, SH. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat II Kantor Wali Kota Gunungsitoli pada Jumat, 5 Juni 2026. Rapat ini diikuti oleh Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, serta pengelola keuangan perangkat daerah di lingkungan Pemkot Gunungsitoli.
Rapat kerja ini bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan tugas pemerintahan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk yang ke-8 kalinya secara berturut-turut.
Menurut Wali Kota, opini WTP merupakan pernyataan profesional dari lembaga pemeriksa yang menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar sesuai standar. “Tidak mudah memperoleh dan mempertahankan opini WTP hingga delapan kali. Prestasi ini hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, pengawasan efektif, dan pengendalian yang berjalan baik,” ujarnya. Ia juga memberikan penghargaan kepada ASN, pejabat pengelola keuangan, bendahara, PPK, pengurus barang, dan semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan daerah.
Wali Kota mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk terus mengedepankan komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan. Semua pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada dokumen perencanaan daerah, khususnya RPJMD, sehingga capaian kinerja terukur dan bermanfaat bagi masyarakat. “Pemerintah Kota selalu membuka ruang komunikasi dan koordinasi. Jangan ada keraguan dalam melaksanakan kegiatan yang direncanakan. Tetap pedomani RPJMD agar capaian kinerja jelas dan tata kelola pemerintahan terus diperbaiki, termasuk pengelolaan SDM dan tenaga pendukung,” tegasnya.
Kegiatan rapat kerja juga menghadirkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Inspektur Kota Gunungsitoli sebagai narasumber. Mereka memberikan pemaparan mengenai strategi penguatan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan pengendalian intern pemerintah, manajemen risiko, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan opini WTP dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan