Media Kampung – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyang, menyatakan akan melakukan review terhadap sekitar 27 ribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini sudah beroperasi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari pembenahan tata kelola dan efisiensi anggaran BGN.
Dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026), Nanik mengungkapkan bahwa pihaknya akan merapikan dapur-dapur yang ada sebelum membuka pendaftaran baru. “Saat ini sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini,” ujarnya.
Sejalan dengan upaya tersebut, BGN memutuskan untuk memberlakukan moratorium pendirian dapur SPPG baru. Nanik bahkan membuka kemungkinan untuk membatasi hanya enam dapur per kecamatan. “Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, enam saja,” sebut Nanik.
Moratorium ini dilakukan karena menurut Nanik, saat ini dapur SPPG terlalu terpusat di wilayah aglomerasi, sementara daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) belum tersentuh. “Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya. Jadi kami beresin dulu. Karena apa? Jujur sekarang yang numpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh,” ungkapnya.
Nanik menegaskan bahwa moratorium ini merupakan langkah untuk pemerataan. Pemerataan yang dimaksud bukan sekadar distribusi dapur, tetapi memastikan semua anak mendapatkan manfaat tanpa harus menambah banyak dapur. “Pokoknya ya kan kita intinya pemerataan. Pemerataan itu dalam arti bukan pemerataannya dapurnya harus dapat PM (penerima manfaat) itu, enggak. Tapi pemerataan dalam arti semua anak-anak harus dapat, tapi juga tidak dengan banyak dapur,” jelasnya.
Ke depan, BGN juga akan fokus pada penyebaran Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah 3T. Hal ini merupakan pesan prioritas dari Presiden RI Prabowo Subianto. “Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” sebut Nanik.
Belum diketahui kapan moratorium akan berakhir dan pendaftaran dapur SPPG dibuka kembali. Nanik belum memberikan kepastian waktu, namun menegaskan bahwa pembenahan internal menjadi prioritas saat ini.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan