Media Kampung – Pemerintah terus menggenjot aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik dan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran di berbagai daerah seperti Jawa Timur dan Depok.
Di Jawa Timur, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mempercepat integrasi data kependudukan guna mendukung uji coba Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Program ini telah dijalankan di Surabaya, Mojokerto, dan Malang pada Mei 2026.
Direktur Jenderal Dukcapil, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa integrasi data kependudukan menjadi kunci agar penyaluran bantuan sosial digital dapat dilakukan secara tepat sasaran. Dengan verifikasi biometrik dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pemerintah memastikan tidak ada warga yang terlewat dalam penerimaan bantuan.
Pelaksana Harian Sekda Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah mengerahkan puluhan ribu agen lokal yang terdiri dari aparatur sipil negara, perangkat kelurahan, dan pendamping program sosial untuk mendukung proses verifikasi dan aktivasi sistem digital bansos. Saat ini di Surabaya terdapat lebih dari 45 ribu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan sekitar 85 ribu penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang sudah terverifikasi melalui sistem tersebut.
Selain itu, di Kota Mojokerto, upaya sinkronisasi data lokal dengan data nasional menjadi fokus utama dalam proses validasi penerima bantuan sosial. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Muhammad Nuh Al Azhar, menilai bahwa integrasi ini menjadi fondasi untuk membangun sistem bantuan sosial yang lebih adil dan efisien.
Sementara itu, di Depok, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) menambah loket layanan aktivasi IKD di Mal Pelayanan Publik guna memudahkan masyarakat melakukan validasi dan verifikasi data kependudukan menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Kepala Disdukcapil Depok, Marry Liziawati, mengingatkan pentingnya validasi data kependudukan tidak hanya untuk keperluan pendidikan, tetapi juga sebagai dasar perencanaan program daerah.
Warga Depok dapat mengakses layanan pembuatan dan aktivasi IKD di beberapa titik layanan seperti loket Defast di samping Perpustakaan Kota dan pelayanan di Gedung Dibaleka II. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melakukan pengecekan data kependudukan secara langsung dan real time, sekaligus mengaktifkan IKD yang memberikan kemudahan dalam proses administrasi kependudukan.
Penggunaan IKD diharapkan mampu mempercepat akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan meningkatkan efektivitas layanan administrasi publik. Disdukcapil Depok juga mengimbau orang tua memastikan data kependudukan anaknya sudah valid sebelum pendaftaran sekolah dibuka untuk menghindari kendala administrasi.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan