Media Kampung – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan kepada seluruh jajaran BPN di Provinsi Riau bahwa pemimpin harus memudahkan pelayanan masyarakat, khususnya dalam penyelesaian urusan pertanahan, dalam sebuah silaturahim dan ceramah keagamaan yang diadakan pada Rabu, 22 April 2026.
Acara tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Ma’had Az‑Zahra, Bangkinang, dan dihadiri oleh pejabat Kanwil BPN Riau serta Ustaz Abdul Somad, yang bersama Menteri menyampaikan pesan penting tentang orientasi layanan publik; “Pemimpin harus menjadi fasilitator, bukan penghalang, agar layanan publik lebih cepat sampai ke tangan masyarakat,” ujar Nusron Wahid.
Dalam penyampaiannya, Menteri menekankan bahwa kepemimpinan berorientasi pada masyarakat harus didukung dengan prosedur yang sederhana, penggunaan teknologi digital, serta pengawasan yang transparan, sehingga proses perizinan dan sertifikasi tanah dapat diselesaikan dalam waktu singkat tanpa mengorbankan kualitas.
Pesan serupa pernah disampaikan Nusron Wahid di beberapa provinsi lain, termasuk di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kepuasan publik serta menurunkan tingkat sengketa tanah yang selama ini menjadi beban bagi warga.
Kanwil BPN Riau kini diminta menyusun roadmap yang mencakup digitalisasi arsip tanah, pelatihan staf tentang layanan cepat, serta pembentukan unit layanan satu pintu yang dapat menangani permohonan warga secara terpadu, dengan target mengurangi waktu penyelesaian hingga 30 persen dalam satu tahun ke depan.
Provinsi Riau, dengan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor energi dan pertanian, menghadapi tantangan besar dalam penyediaan layanan pertanahan yang akurat dan efisien; oleh karena itu, kemudahan pelayanan menjadi kunci untuk mendukung investasi dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Sejauh ini, BPN Riau telah mengaktifkan portal online untuk pendaftaran permohonan, meluncurkan program pelatihan kepemimpinan bagi kepala unit, dan menyiapkan tim monitoring untuk mengevaluasi penerapan kebijakan, sehingga diharapkan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh warga dalam beberapa bulan mendatang.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.