Media Kampung – 14 April 2026 | Pra-Musrenbang RKPD 2027 di Mataram menjadi titik balik bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menghentikan pola perencanaan sektoral dan beralih ke pendekatan terintegrasi yang menekankan kolaborasi lintas wilayah.
Acara yang digelar pada Selasa, 14 April 2024 di Hotel Lombok Raya Mataram dibuka oleh Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, yang akrab dipanggil Umi Dinda. Ia menegaskan bahwa momentum pra-musrenbang 2026 harus dimanfaatkan untuk mengurai kebiasaan lama dalam penyusunan program pembangunan yang dinilai tidak sinkron antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Wagub NTB menyoroti keberadaan ego sektoral yang selama ini menyebabkan tumpang tindih program dan pemborosan anggaran. Ia menekankan perlunya perubahan cara pandang menjadi kerja kolektif lintas wilayah, karena “Provinsi tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga kabupaten/kota. Kita adalah satu kesatuan sistem. Jika tidak sinkron, maka program sebesar apa pun tidak akan berdampak maksimal.”
Selain menekankan pentingnya perencanaan, Umi Dinda menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh ketepatan eksekusi di lapangan. Ia mengajak agar program prioritas seperti Desa Berdaya dapat direplikasi secara luas dengan koordinasi kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem mendekati nol persen.
Forum tersebut juga dijadikan ruang dialog terbuka, bukan sekadar seremoni tahunan. Kepala daerah dan organisasi perangkat daerah diminta menyampaikan permasalahan riil di lapangan secara jujur tanpa dibungkus laporan normatif. “Saya tidak butuh laporan yang bagus di atas kertas. Saya ingin tahu apa yang macet di desa, apa yang tidak jalan di kabupaten. Dari situ kita cari solusi bersama,” tegas Umi Dinda.
Pergeseran ini menandai perubahan penting dari perencanaan administratif ke perencanaan berbasis pemecahan masalah. Dalam rangka mengimplementasikan visi tersebut, Pemprov NTB menetapkan tiga fokus utama pembangunan 2027: penguatan ketahanan pangan berbasis perlindungan lahan, akselerasi ekonomi digital dan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran berbasis data.
Walaupun dihadapkan pada keterbatasan fiskal dan dinamika ekonomi global, Pemerintah Provinsi NTB optimis dapat menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit secara merata, asalkan perencanaan dilakukan secara presisi dan dijalankan konsisten. “Perencanaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Ia harus hidup, bekerja, dan dirasakan masyarakat,” tutup Umi Dinda.
Dengan tekad untuk mengintegrasikan seluruh level perencanaan, Pra-Musrenbang RKPD 2027 diharapkan menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia dalam mengatasi fragmentasi kebijakan dan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran publik.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan