Media Kampung – 14 April 2026 | Ombudsman menolak layanan digital Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ASN di Provinsi Sulawesi Barat, sementara DPR menyoroti penipuan rekrutmen ASN yang marak belakangan ini.
Layanan ASN Digital BKN dirancang untuk mempermudah proses seleksi, penempatan, dan administrasi pegawai negeri melalui portal terpadu yang terhubung dengan sistem e‑government.
Keputusan Ombudsman mengacu pada temuan prosedur BKN yang belum sepenuhnya memenuhi standar kontrol internal yang ditetapkan untuk wilayah tersebut.
BKN menegaskan bahwa semua langkahnya sesuai prosedur yang berlaku, termasuk verifikasi data pelamar dan sinkronisasi dengan sistem keuangan daerah.
Pihak BKN menambahkan bahwa pemblokiran sementara tidak menghalangi akses layanan lainnya dan akan segera dilakukan audit internal untuk menyesuaikan kebijakan.
Platform digital tersebut telah diluncurkan pada awal 2024 untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat pengangkatan ASN melalui jalur seleksi kompetitif.
Namun, kemudahan akses juga memicu peningkatan modus penipuan rekrutmen, di mana pelaku menyamar sebagai pejabat BKN dan menawarkan posisi tanpa tes.
Kasus penipuan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, terungkap ketika seorang warga membawa Surat Keputusan (SK) palsu yang kemudian dibantah oleh petugas setempat.
“Kasus ini sangat menyedihkan karena menodai citra reformasi birokrasi,” kata Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dalam konferensi pers pada 11 April 2026.
Menurut data DPR, sebanyak 14 orang telah melapor menjadi korban, masing‑masing membayar biaya hingga ratusan ribu rupiah untuk memperoleh SK yang tidak sah.
Modus operandi penipu memanfaatkan lowongan PPPK yang belum terisi, menawarkan jalur masuk tanpa tes dengan imbalan uang tunai atau transfer digital.
Penyelidikan awal menunjukkan dua orang ASN terlibat, satu masih aktif dan satu lagi nonaktif yang pernah terlibat kasus serupa sebelumnya.
Polda Gresik telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki jaringan kriminal ini, termasuk melakukan penelusuran alur dana dan identifikasi saksi.
BKN mengingatkan masyarakat untuk selalu mengonfirmasi lowongan melalui call centre resmi BKN sebelum melakukan pembayaran atau menyerahkan data pribadi.
Publik diimbau tidak tergiur janji cepat menjadi ASN tanpa melalui tahapan seleksi yang transparan dan tercatat di sistem resmi.
Untuk memperkuat keamanan, BKN berencana menambah lapisan otentikasi berbasis OTP serta memperketat verifikasi dokumen digital di portalnya.
Saat ini, penyelidikan masih berlangsung, sementara BKN dan Ombudsman berkoordinasi untuk memastikan layanan digital kembali beroperasi sesuai standar keamanan dan integritas.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan