Media Kampung – Di tengah hiruk-pikuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terus melejit, industri perhotelan di Kalimantan Timur justru mengalami keterpurukan. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang memangkas berbagai kegiatan rapat, pelatihan, perjalanan dinas, dan agenda MICE telah menciptakan gelombang kejut yang langsung menghantam hotel-hotel di Samarinda dan Balikpapan. Akibatnya, tingkat hunian hotel menurun drastis dan para pekerja pariwisata mulai bertanya-tanya tentang nasib mereka ke depan.
Menurut Y. Armunanto Somalinggi, praktisi hospitality dan dosen industri Prodi Pariwisata Politeknik Negeri Samarinda, ironi ini sangat terasa. Di satu sisi, Kaltim sedang bersiap menjadi beranda depan Indonesia dengan berbagai pembangunan infrastruktur. Namun di sisi lain, sektor perhotelan justru menghadapi salah satu masa paling sulit dalam beberapa tahun terakhir. “Ketika Kaltim sedang bersiap menjadi beranda depan Indonesia, industri perhotelan justru sedang menghadapi salah satu masa paling sulit,” ujarnya.
Data menunjukkan bahwa okupansi hotel di Samarinda dan Balikpapan merosot tajam. Banyak hotel yang sebelumnya mengandalkan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) dari instansi pemerintah kini kehilangan sumber pendapatan utama. Para pekerja pariwisata, mulai dari staf hotel hingga pemandu wisata, merasakan dampak langsung dari kebijakan ini.
PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) setempat berharap pemerintah daerah dapat menggelar event nasional untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian kapan kondisi akan membaik. Sementara itu, para pekerja pariwisata Kaltim harus bertahan di tengah ketidakpastian, menunggu langkah nyata dari para pemangku kepentingan.
Pertanyaan besarnya kini: siapa yang akan menyelamatkan pekerja pariwisata Kaltim? Apakah pemerintah pusat akan meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran, ataukah pemerintah daerah yang harus bergerak cepat menggelar event penyelamat? Yang jelas, tanpa intervensi yang tepat, gelombang PHK dan penurunan kesejahteraan pekerja pariwisata di Kaltim bisa menjadi krisis yang lebih dalam.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan