Media Kampung – Pak Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, mengakui sempat merasa sendiri saat menjawab pro-kontra pembangunan IKN pada awal 2025.
Ia menyatakan bahwa pada saat itu, ia harus menjelaskan kebijakan secara pribadi kepada masyarakat yang terbagi antara pendukung dan penentang.
Pernyataan tersebut disampaikan pada kunjungan pimpinan MPR ke IKN pada 20 April 2026, sekaligus menandai pencapaian tahap pertama pembangunan yang selesai pada 2024.
Menurut Bas, fase pertama mencakup pembangunan kawasan eksekutif, sementara fase kedua (2025‑2030) akan difokuskan pada kawasan legislatif dan yudikatif.
Bas menambahkan bahwa Perpres No.79/2025 menjadi landasan hukum utama yang mengarahkan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028.
“Saya sangat, menurut saya, saya pribadi sebagai pimpinan atau Kepala Otorita, kalau saya flashback ke setahun yang lalu, tahun lalu saya seperti sendirian menjelaskan pada masyarakat yang pro‑kontra, saya sendirian,” ungkapnya.
Ia menuturkan perubahan suasana setelah munculnya dukungan konkret, termasuk penandatanganan persetujuan desain legislatif dan yudikatif oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo juga memberikan masukan khusus pada warna cat ruang paripurna gedung MPR‑DPR, mengusulkan hijau “L’Ombres” yang terinspirasi dari restoran di Paris.
Komentar tersebut menambah dimensi personal pada proses desain, mengingat Bas mengakui kebingungan awal mengenai referensi warna tersebut.
Selain warna, Presiden menginginkan pencahayaan sederhana tanpa ornamen berlebih agar ruang sidang terasa lebih terang.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan kekaguman saat pertama kali mendarat di Bandara Internasional Nusantara, menyebutnya megah dan mewah.
Pengamatannya mencerminkan percepatan pembangunan, karena dua tahun sebelumnya sebagian besar fasilitas masih dalam tahap perencanaan.
Bas menyebut bahwa saat ini sudah ada Masjid Ibu Kota, Gereja Basilika, kantor Otorita, dan kantor wakil presiden yang menegaskan kemajuan proyek.
Desain gedung legislatif yang telah disetujui Presiden diharapkan selesai pada tahun 2027, menandai tonggak penting menuju pemindahan lembaga negara.
Bas menegaskan bahwa dukungan Presiden memperkuat kepercayaan timnya, sehingga rasa kesendirian kini berkurang.
Ia menambahkan, “Saya merasakan engagement beliau sudah lebih dalam pada IKN. Jadi itu merupakan dukungan betul pada kami,” sambil menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
Kehadiran MPR dan kunjungan resmi lainnya memperlihatkan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan visi IKN.
Data resmi menunjukkan bahwa fase pertama menghasilkan 12,5 km² kawasan eksekutif, sementara fase kedua menargetkan pembangunan 8,3 km² area legislatif dan yudikatif.
Progres ini didukung oleh alokasi anggaran nasional sebesar Rp 450 triliun, yang dialokasikan secara bertahap sejak 2020.
Pengembangan infrastruktur transportasi, termasuk jaringan kereta cepat dan bandara internasional, menjadi prioritas untuk menghubungkan IKN dengan wilayah lain.
Dengan dukungan politik yang kuat, Bas menutup pernyataannya bahwa IKN kini berada pada jalur yang tepat dan tidak lagi menjadi beban pribadi.
Ia menegaskan, “Kami tidak lagi merasa sendirian, karena semua elemen pemerintahan bersatu demi keberhasilan IKN,” menandai optimisme akhir tahun 2026.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan