Media Kampung – Di balik permukaan laut Indonesia yang luas, terdapat jaringan ekologis yang tak kasat mata: jalur pergerakan larva ikan dan krustasea yang menghubungkan ekosistem pesisir dari satu wilayah ke wilayah lain. Sebuah analisis terbaru mengungkap bahwa hampir 12 juta hektare lautan di sepanjang pesisir Kalimantan Barat hingga Sumatera Selatan berfungsi sebagai satu sistem jalan raya larva yang saling terhubung.
Tanpa pemahaman akan konektivitas ini, upaya konservasi laut seringkali hanya bersifat lokal dan terfragmentasi. Padahal, larva kepiting bakau yang bereproduksi di Kepulauan Karimata ternyata terhubung dengan ekosistem mangrove lebih dari 100 km di pesisir, sementara ikan kerapu dan kakap dari Karimata memasok terumbu karang di Bangka Belitung yang berjarak lebih dari 250 km.
Konektivitas yang Terabaikan
Planet Indonesia, organisasi konservasi yang dipimpin masyarakat, melakukan pemodelan sirkulasi laut selama 25 tahun untuk melacak pergerakan larva beberapa spesies komersial penting. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa daerah pesisir bertindak sebagai pengekspor larva (sumber), sementara lainnya sebagai penerima (sinks). Ada pula lokasi langka yang menjadi sumber sekaligus penerima, yang disebut situs unikorn—mesin ekologis yang mampu menstabilkan perikanan di seluruh jaringan.
Data ini mengonfirmasi bahwa tata kelola laut harus beroperasi pada skala yang sama dengan konektivitas ekologis. Melarang penangkapan ikan di satu lokasi utama bisa memicu pemulihan di seluruh jaringan, namun bentangan pesisir yang tidak dikelola dengan baik di antara dua area kelolaan komunitas dapat memutus rantai tersebut.
Ancaman terhadap Jaringan Ekologis
Praktik penangkapan ikan yang merusak seperti pukat dasar, pengeboman ikan, dan konversi hutan bakau telah merampas habitat penting yang mengikat jaringan ekologis. Sektor perikanan Indonesia yang bernilai miliaran dolar dan menjadi tumpuan hidup jutaan orang ini berada di bawah ancaman overfishing, perubahan iklim, dan alih fungsi mangrove.
Tata kelola lokal terbukti efektif memulihkan terumbu karang dan kehidupan pesisir, seperti yang terjadi di Kalimantan Barat. Namun, membantu satu komunitas saja tidak cukup; arus laut tidak berhenti di batas desa, dan hewan-hewan tidak mengenal batas administratif.
Solusi Berbasis Jaringan
Analisis konektivitas ini menjadi landasan bagi penetapan zonasi ulang seluas lebih dari 380.000 hektare garis pesisir dan pulau-pulau kecil di tahun 2026, yang menentukan mata pencaharian lebih dari 15.000 nelayan secara langsung. Namun, angka tersebut hanyalah sebagian kecil dari sistem seluas 12 juta hektare yang perlu dikelola.
Planet Indonesia bekerja bersama lebih dari 10.000 nelayan pesisir, mendukung tata kelola atas setengah juta hektare area laut yang dikelola secara lokal. Namun, untuk memulihkan perikanan di seluruh sistem, diperlukan jaringan Kawasan Pengelolaan Laut Berbasis Masyarakat, Kawasan Konservasi Perairan yang ditetapkan pemerintah, regulasi lepas pantai, dan zona larangan tangkap yang terhubung melintasi bentang laut.
Tantangan Pendanaan
Meskipun sains telah menunjukkan solusi, pendanaan konservasi laut masih jauh dari cukup. Saat ini, hanya sekitar USD 1,2 miliar per tahun yang mengalir untuk perlindungan laut global, sementara kebutuhan sebenarnya mencapai USD 15,8 miliar. Sebagian besar dana justru difokuskan pada karbon dan perubahan iklim, mengabaikan sistem pangan yang menjadi sandaran jutaan keluarga pesisir.
Biaya pengelolaan laut yang dipimpin masyarakat justru rendah: sekitar USD 1,75 per hektare di perairan pesisir. Namun, donor konservasi seringkali tidak dirancang untuk mendanai jaringan jangka panjang yang kompleks. Siklus hibah yang pendek dan kerangka pelaporan yang kaku lebih menghargai proyek perorangan daripada sistem terintegrasi.
Kepemimpinan Lokal sebagai Kunci
Pandangan yang menganggap pengelolaan laut berbasis masyarakat sebagai proyek tambahan harus diubah. Larva ikan kerapu yang menempuh perjalanan 180 km tidak peduli pada dokumen kebijakan atau satu area yang dilindungi. Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang berfungsi di berbagai titik di sepanjang jalan raya laut.
Aliansi Bumi Kita – Our Earth Alliance, yang terdiri dari tujuh organisasi akar rumput di Indonesia, menjadi contoh alternatif. Mereka bekerja bersama mengamankan hak kelola masyarakat, memperkuat sistem tata kelola, dan membangun bukti di setiap lokasi. Pendanaan harus mengalir pada jaringan aktor lokal yang saling menghubungkan pekerjaan berbasis lokasi menjadi skala yang lebih besar.
Menurut Adam Miller, Direktur Eksekutif Planet Indonesia, peta konektivitas telah memberikan gambaran utuh tentang apa yang dibutuhkan untuk memulihkan suatu wilayah. Dari kacamata biologi, permasalahan ini berskala jaringan, solusinya harus berbentuk jaringan, dan pendanaannya pun wajib sama.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan