Media Kampung – Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan menegaskan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bukan sekadar prestasi administratif, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna I DPRD Jembrana Masa Persidangan III Tahun 2025/2026, Kamis (25/6/2026).
Menurut Kembang, penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan kewajiban konstitusional setelah laporan keuangan selesai diaudit BPK. Tahapan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Dalam kesempatan itu, Kembang mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat yang mendukung pembangunan selama 2025. Ia menyebut tahun tersebut menjadi tahun pertama dirinya bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna memimpin Jembrana. “Keberhasilan tidak lahir dari kerja satu orang. Semua merupakan hasil sinergi, kebersamaan, dan gotong royong seluruh pihak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Kembang bersyukur atas kembali diraihnya opini WTP dari BPK. Menurutnya, pencapaian itu merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang menjalankan pengelolaan keuangan secara baik. Namun, ia mengingatkan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir. Predikat itu justru menjadi dorongan untuk terus meningkatkan integritas, kedisiplinan, inovasi, serta memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. “Keberhasilan pemerintah bukan hanya diukur dari tertibnya laporan keuangan, tetapi bagaimana setiap program dan anggaran mampu meningkatkan kesejahteraan, menghadirkan rasa keadilan, dan memberi harapan bagi masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kembang memaparkan realisasi APBD Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2025. Pendapatan daerah terealisasi Rp1,197 triliun atau 102,16 persen dari target Rp1,172 triliun. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp244,57 miliar atau 105,96 persen dari target Rp230,81 miliar. Sementara pendapatan transfer tercatat Rp952,93 miliar atau 101,23 persen dari target Rp941,26 miliar.
Di sisi belanja, pemerintah menganggarkan Rp1,244 triliun dengan realisasi Rp1,174 triliun atau 94,37 persen. Rinciannya meliputi belanja operasi Rp935,79 miliar, belanja modal Rp97,50 miliar, belanja tidak terduga Rp1,32 miliar, serta belanja transfer Rp140,30 miliar. Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan terealisasi Rp76,28 miliar atau 97,48 persen dari target Rp78,25 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan mencapai Rp3,4 miliar atau 62,96 persen dari target Rp5,4 miliar.
Bupati Kembang berharap capaian itu menjadi modal penting bagi Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik. “Setiap rupiah anggaran harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Itu yang akan terus menjadi komitmen kami dalam menjalankan pemerintahan,” tutupnya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan