Media Kampung, Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengonfirmasi keterlibatan prajurit TNI sebagai sopir truk tangki bahan bakar minyak (BBM) milik Pertamina. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar di tengah krisis pasokan yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

“Bukan masalah TNI-nya, tapi bagaimana memastikan seluruh proses distribusi tidak boleh ada gangguan sedikitpun,” ujar Prasetyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Baca juga:

Alasan Pengerahan TNI

Menurut Prasetyo, pengerahan personel TNI merupakan langkah antisipatif untuk menjaga distribusi energi tetap berlangsung ketika muncul gangguan dalam proses penyaluran. Pemerintah ingin memastikan seluruh daerah tetap memperoleh pasokan BBM sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kita ingin memastikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat semua terpenuhi,” imbuhnya.

Kebijakan ini muncul di tengah krisis BBM yang melanda Sumatera, termasuk kasus seorang sopir truk bernama Amri yang meninggal dunia akibat kelelahan saat mengantre solar di SPBU Sumatra Selatan pada 29 Juni 2026. Peristiwa tersebut menjadi alarm keras atas kelangkaan BBM yang terjadi berulang kali.

Langkah Pertamina Percepat Distribusi

Pertamina Patra Niaga juga memperkuat upaya normalisasi distribusi BBM di Sumatera Utara. Direktur Optimasi Hilir & Distribusi Pertamina Patra Niaga, Hari Purnomo, mengatakan pihaknya mengoperasikan Integrated Terminal Medan Group, Fuel Terminal Pematang Siantar, Fuel Terminal Kisaran, dan Integrated Terminal Lhokseumawe selama 24 jam.

Baca juga:

“Kami telah menambah armada melalui skema spot charter sebanyak 30 unit mobil tangki yang difokuskan untuk mempercepat penyaluran BBM ke SPBU,” ujar Hari dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).

Selain itu, sejumlah SPBU di Kota Medan dioperasikan 24 jam dan penguatan Awak Mobil Tangki (AMT) oleh Elnusa Petrofin dilakukan melalui kerja sama dengan Bekang TNI.

Hari menegaskan tidak ada aksi mogok kerja AMT. Pertamina berkomitmen menjaga keandalan distribusi dan akan mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran prosedur.

Krisis Berulang di Sumatera

Krisis BBM di Sumatera bukan kali pertama terjadi. Anggota Komisi E DPRD Sumut Dameria Pangaribuan mencatat tiga gelombang kelangkaan dalam setahun terakhir: November 2025 akibat gelombang tinggi di Pelabuhan Belawan, Maret 2026 karena panic buying dampak konflik Timur Tengah, dan sejak Mei 2026 kelangkaan meluas hampir ke seluruh Sumatera.

Baca juga:

Ombudsman RI Perwakilan Sumsel menyoroti persoalan ini “berulang setiap tahun” dan mempertanyakan efektivitas antisipasi pemerintah dan Pertamina.

Dengan pengerahan TNI sebagai sopir truk tangki, pemerintah berharap distribusi BBM dapat kembali normal dan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi tanpa hambatan.