Menteri PU Dody Hanggodo Bantah Mutasi ASN Terkait Kebocoran Dokumen Perjalanan ke AS

Media Kampung, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah keras bahwa kebijakan mutasi ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kementeriannya terkait dengan dugaan kebocoran dokumen rencana perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa mutasi merupakan prosedur internal yang rutin dilakukan untuk kebutuhan organisasi dan penyegaran personel.

“Mutasi, mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600, masa enggak boleh mutasi?” ujar Dody saat ditemui usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Baca juga:

Buruh Harian Lepas di Banyuwangi Ditangkap Polisi karena Judi Online

Isu Kebocoran Dokumen Perjalanan Dinas

Isu mutasi ini mencuat setelah beredar informasi di media sosial mengenai perpindahan sejumlah pejabat dan pegawai senior Kementerian PU ke berbagai daerah. Publik mengaitkan langkah tersebut dengan dugaan kebocoran dokumen internal yang berisi rencana kunjungan kerja Menteri PU ke New York. Dokumen itu sempat memicu perdebatan karena mencantumkan nama istri dan anak menteri dalam rombongan resmi.

Spekulasi yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa mutasi tersebut merupakan upaya mencari pihak yang bertanggung jawab atas bocornya surat perjalanan dinas. Namun, Dody dengan tegas membantah adanya kaitan antara kebijakan mutasi dengan insiden kebocoran dokumen tersebut.

Alasan Mutasi: Judi Online dan Manipulasi Absensi

Dody kemudian membeberkan alasan mendasar di balik perombakan jabatan secara besar-besaran di instansinya. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sekitar 6.000 pegawai Kementerian PU terdeteksi melakukan transaksi judi online. Selain itu, penelusuran internal juga mengidentifikasi sekitar 4.000 pegawai yang bermasalah dalam penggunaan sistem absensi elektronik.

Baca juga:

PU Alihkan Anggaran Asrama Baru IPTC untuk Gedung Edukasi dan GOR Tahap II

“Ini bukan data saya, data PPATK. Judol itu pidana,” kata Dody dalam keterangannya, Kamis (16/7/2026).

Dengan total ASN Kementerian PU sekitar 38.600 orang, persentase pegawai yang terindikasi judi online mencapai sekitar 15 persen. Dody mengakui bahwa pelanggaran disiplin telah berlangsung cukup lama akibat lemahnya penindakan dan kuatnya hubungan pertemanan di internal kementerian.

“Bayangkan, 3.000–4.000 orang itu main-main absen. Satu dari sepuluh pegawai saya bohong soal absen,” ujarnya.

Baca juga:

Kementerian PU Target Bersihkan Lumpur Banjir di 23 Ribu Titik Aceh Tamiang Lewat Program Padat Karya

Langkah Pengawasan Internal

Temuan ini mendorong Kementerian PU untuk memperketat sistem pengawasan internal dan melakukan rotasi jabatan. Dody belum merinci secara detail mengenai akumulasi nilai transaksi judi online, periode pemantauan, maupun status hukum terkini dari pemeriksaan 6.000 pegawai tersebut. Mekanisme pemberian sanksi disiplin atau penyerahan berkas perkara kepada aparat penegak hukum juga belum dijelaskan lebih lanjut.

Meski demikian, Dody menegaskan bahwa mutasi adalah hal lumrah dalam organisasi pemerintahan dan dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan kementerian, bukan sebagai bentuk konsekuensi atau hukuman atas bocornya dokumen.