Media Kampung – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mendorong setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya untuk membeli telur dari peternak lokal dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku MBG di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Jumat, 12 Juni 2026.
Taj Yasin menekankan bahwa ribuan dapur MBG yang tersebar di Jawa Tengah seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, terutama bagi peternak, petani, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM lokal. “Hari ini kita ingin memastikan bahwa para peternak dan para petani benar-benar merasakan keberadaan program MBG. Adanya SPPG ini harus bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat,” ujar Taj Yasin yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Program MBG Jateng.
Data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di Jawa Tengah mencapai rata-rata 720.902 kilogram per minggu. Namun, angka ini masih jauh di bawah potensi produksi telur Jawa Tengah yang mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun. Penyerapan dari SPPG di Jateng belum optimal, sementara komoditas daging ayam menunjukkan serapan lebih tinggi dengan kebutuhan 1.452.587 kilogram per minggu atau sekitar 75,5 ribu ton per tahun, setara 1,3 persen dari total potensi produksi ayam Jawa Tengah.
Untuk mendongkrak penyerapan telur lokal, Pemprov Jawa Tengah akan menyiapkan kesepakatan bersama dengan asosiasi peternak, koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya, kebutuhan bahan baku SPPG diprioritaskan dari daerah sendiri. “Kita akan membuat kesepakatan bahwa SPPG harus menyerap kebutuhan bahan pokok dari Jawa Tengah, khususnya telur, ayam, dan ikan. Harus membeli di sini,” tegas Taj Yasin.
Ia mencontohkan, jika terdapat SPPG di Kabupaten Banjarnegara, maka kebutuhan telur, sayur, dan bahan pangan lainnya idealnya dipenuhi oleh pemasok dari wilayah tersebut. Langkah ini diharapkan memperkuat ekonomi lokal, menekan biaya distribusi, dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan peternak.
Taj Yasin mengakui masih ada laporan bahwa sebagian peternak menjual telur dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.000 per kilogram. “Kita ingin memastikan ekonomi masyarakat tumbuh. Jangan sampai bahan baku diambil dari masyarakat tetapi harganya justru di bawah harga acuan pemerintah,” ujarnya.
Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, menambahkan bahwa kesepakatan ini akan menjadi komitmen bersama agar bahan baku lokal terserap lebih optimal. Pengawasan akan diperkuat melalui Satgas MBG kabupaten/kota dan BGN untuk memastikan rantai pasok berjalan sesuai tujuan program. Saat ini, Program MBG di Jawa Tengah telah melibatkan 7.312 UMKM, 2.407 koperasi, 91 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 161 BUMDes, 18 BUMDes Bersama, serta 7.967 pemasok lainnya sebagai bagian dari ekosistem penyedia bahan pangan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan