Media Kampung – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu mengungkap dugaan keterlibatan aktor politik di balik aksi penolakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu temuan mereka adalah mobil Fortuner yang digunakan eks Ketua BEM UI Tiyo Ardianto tercatat atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso.
Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, menyampaikan pernyataan sikap organisasinya pada Selasa, 16 Juni 2026. Ia menyoroti sejumlah indikasi yang mengarah pada keterkaitan antara pimpinan aksi dengan jaringan politik tertentu.
“Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso,” ujar Rahmat.
Ia menambahkan bahwa Setyo Sularso merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat dengan kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi.
Rahmat juga menyebutkan bahwa Tiyo Ardianto tercatat hadir dalam Dialog Nasional Kebangsaan yang akan digelar di Bandung pada 18 Juni 2026. Forum tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa. Menurut BEM Bersatu, hal ini menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati.
BEM Bersatu menilai aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah karena minim kajian dan tidak memiliki substansi tuntutan yang jelas. Mereka mempertanyakan mengapa Program MBG yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan.
“Kami mempertanyakan prioritas isu yang diangkat. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat, perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama,” kata Rahmat.
Organisasi tersebut menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk intervensi politik praktis dalam gerakan mahasiswa. Mereka mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, maupun bentuk intervensi politik praktis lainnya.
“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penungangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” tegas Rahmat.
Di sisi lain, BEM Bersatu menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG dengan catatan perbaikan tata kelola agar tepat sasaran dan akuntabel.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan