Kejati DKI Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Korupsi Kementerian PU dengan Kerugian Negara Rp16 Miliar

Media Kampung – Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan tiga individu sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU). Kasus ini terkait dengan proyek di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan pelaksanaan anggaran rutin di Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Dapot Pariarma, mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari Rp16 miliar. Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta pada Kamis, 21 Mei 2026.

Kejagung Tetapkan Tujuh Tersangka Korupsi Petral, BPKP Lanjut Hitung Kerugian Negara

K Korupsi

41 hari

Tiga tersangka yang ditetapkan adalah DP, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air dari Juli 2025 hingga Januari 2026, RS sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, serta AS yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ketiganya langsung menjalani penahanan selama 20 hari sejak ditetapkan sebagai tersangka.

Videografer Amsal Sitepu Dituduh Mark‑Up Anggaran Desa, Kerugian Negara Diperkirakan Rp202 Juta

K Korupsi

52 hari

DP diduga terlibat tindak pidana korupsi berupa pemerasan, suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan kewenangan dalam sejumlah proyek di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU. Penyidik menduga DP menerima uang tunai lebih dari Rp2 miliar serta dua mobil mewah, yakni Honda CR-V dan Toyota Innova Zenix, dari beberapa BUMN Karya dan pihak swasta yang berkaitan dengan proyek tersebut.

Data Inspektorat Muna Barat Temukan Kerugian Negara 2,3 Miliar Di PUPR

K Korupsi

731 hari

Sementara itu, RS dan AS disangka melakukan korupsi dalam pengelolaan anggaran belanja rutin di Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya. Keduanya diduga merekayasa proyek fiktif pada periode 2023 dan 2024, yang menjadi salah satu sumber kerugian negara dalam perkara ini.

Kepala Desa Drokilo Bojonegoro Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa, Negara Rugi Rp 1,47 Miliar

K Korupsi

17 hari

Atas perbuatannya, DP dikenakan sanksi sesuai Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a subsider Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penanganan kasus ini menunjukkan keseriusan Kejati DKI dalam memberantas korupsi yang merugikan keuangan negara.

Mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto Dituntut 6,5 Tahun Penjara, Klaim Tidak Merugikan Negara

K Korupsi

37 hari

Proses hukum terhadap ketiga tersangka masih berlanjut, dan Kejati DKI Jakarta terus melakukan penyidikan untuk mengungkap seluruh fakta terkait kasus ini. Penetapan tersangka dan penahanan dilakukan sebagai langkah awal dalam rangka penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.

Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.