Media Kampung – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendorong pemerintah merealisasikan usulan penambahan anggaran Kementerian UMKM sebesar Rp 1,5 triliun. Menurutnya, pagu indikatif yang saat ini ditetapkan sebesar Rp 459 miliar masih perlu diperkuat agar sektor UMKM dapat berperan optimal dalam perekonomian nasional.
BHS menjelaskan bahwa dari total usulan tambahan tersebut, Rp 622 miliar dialokasikan untuk membantu UMKM terdampak bencana di Sumatera. Sisanya sekitar Rp 900 miliar akan digunakan untuk mendukung program pembinaan dan pengembangan UMKM di seluruh Indonesia.
“Kementerian UMKM merupakan kementerian yang sangat strategis karena sektor UMKM memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional, yakni sekitar 60,5 persen, serta menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja,” ujar BHS dalam pernyataan yang dikutip Senin (16/6).
Dengan jumlah sekitar 67 juta UMKM yang tersebar di 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota, BHS menilai diperlukan koordinasi dan pembinaan yang lebih intensif. Pembinaan tersebut tidak hanya terkait pengembangan usaha, tetapi juga mencakup manajemen, SDM, peralatan, akses KUR, sertifikasi, hingga pendidikan dan pelatihan pendampingan.
“Pendampingan meliputi peningkatan mutu produk dan kualitas kemasan agar produk lebih menarik, memiliki daya simpan lebih lama, dan mampu bersaing di pasar. Dengan demikian UMKM dapat naik kelas dan meningkatkan kapasitas produksi,” jelasnya.
BHS meyakini jika pembinaan berjalan optimal, kontribusi UMKM terhadap PDB akan semakin meningkat. Ia mencontohkan, peningkatan produktivitas UMKM sebesar 10 persen saja dapat memberikan tambahan kontribusi sekitar 6 persen terhadap PDB nasional. Angka ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Angka 6 persen sangat besar, bahkan lebih besar dari sektor pariwisata yang hanya memberikan kontribusi sekitar 4 persen,” ujarnya.
Selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan UMKM sebesar 10 persen juga berpotensi menciptakan tambahan sekitar 10 juta lapangan kerja, mengingat sektor ini menyerap sekitar 100 juta pekerja.
“Dampaknya sangat luar biasa, baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Usulan penambahan anggaran Kementerian UMKM, meskipun tidak terlalu besar dari sisi APBN, akan memberikan manfaat yang sangat besar,” tegas BHS.
Fraksi Gerindra pun mendorong pemerintah untuk merealisasikan usulan tambahan anggaran tersebut secara penuh. BHS berharap multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM dapat tercapai sesuai target Presiden Prabowo.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan