Media Kampung – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur menjadi simbol ambisi Indonesia untuk menciptakan kota masa depan yang hijau, pintar, dan digital. Namun, di balik kemegahan visual dan rencana pembangunan yang masif, muncul pertanyaan mendasar apakah IKN mampu menjadi pusat kehidupan yang hidup dan berkelanjutan, bukan sekadar monumen megah yang fotogenik dari udara.
Jakarta yang selama ini menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan media nasional, menghadapi tekanan berat akibat kepadatan dan berbagai persoalan seperti kemacetan dan banjir. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur dengan harapan menciptakan kota yang lebih modern dan tidak terpusat di Jawa. Rencana pembangunan IKN ini membutuhkan investasi besar sekitar Rp466 triliun, dengan sekitar 20 persen berasal dari APBN dan sisanya dari investor swasta. Hingga saat ini, dana APBN yang telah terserap mencapai Rp80-85 triliun untuk membangun berbagai infrastruktur dasar seperti istana negara, kantor kementerian, jalan tol, rumah ASN, dan jaringan utilitas.
Meski pembangunan fisik IKN terlihat menjanjikan dengan jalan lebar, gedung futuristik, dan lanskap hijau yang memukau, tantangan sesungguhnya terletak pada menciptakan ekosistem sosial dan ekonomi yang hidup. Kota sejati bukan hanya hasil dari rancangan dan beton, melainkan lahir dari aktivitas manusia yang memilih tinggal karena adanya peluang ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial yang dinamis.
Sejarah memandang proyek ibu kota baru dengan penuh pelajaran. Brasil yang memindahkan ibu kota ke Brasilia pada 1960 berhasil menggeser pusat birokrasi, namun pusat ekonomi tetap berada di São Paulo dan Rio de Janeiro. Myanmar juga membangun Naypyidaw dengan infrastruktur megah, tetapi kota tersebut terkenal sepi dan kurang aktivitas sosial. Kondisi ini menjadi peringatan bagi IKN agar tidak hanya menjadi simbol kekuasaan yang megah tapi kosong dari denyut kehidupan masyarakat.
Hingga kini, aktivitas utama di IKN masih sangat bergantung pada APBN dan kehadiran aparatur sipil negara yang dipindahkan. Ekosistem ekonomi mandiri belum terbentuk secara organik, sehingga kota ini lebih menyerupai proyek administrasi daripada pusat kehidupan ekonomi dan sosial yang mandiri. Selain itu, biaya operasional jangka panjang seperti listrik, air, keamanan, dan pemeliharaan gedung pemerintahan tetap membebani APBN dengan nilai ratusan miliar rupiah tiap tahun setelah pembangunan selesai.
Perbedaan mencolok antara pembangunan IKN dan kondisi dasar pelayanan publik di berbagai daerah Indonesia juga menimbulkan ironi tersendiri. Sementara IKN digambarkan sebagai kota pintar dan modern, banyak wilayah lain masih menghadapi masalah seperti sekolah rusak, rumah sakit kekurangan dokter, dan infrastruktur jalan yang buruk. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang prioritas pembangunan dan distribusi sumber daya negara.
Para pendukung IKN melihat proyek ini sebagai investasi jangka panjang dan simbol keberanian Indonesia dalam bertransformasi selama 50 hingga 100 tahun ke depan. Namun, kritik yang muncul bukan sekadar pesimisme, melainkan refleksi atas kebutuhan memastikan bahwa pembangunan ibu kota benar-benar mencerminkan kebutuhan strategis bangsa dan mampu menciptakan kehidupan kota yang berkelanjutan.
Sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan sering terpesona oleh proyek besar yang monumental, tetapi risiko terbesar adalah kehilangan koneksi dengan realitas sosial dan ekonomi rakyat. IKN bukan sekadar kumpulan gedung pemerintahan, melainkan harus menjadi pusat kehidupan yang tumbuh karena adanya kepercayaan masyarakat akan masa depan di sana.
Jika kepercayaan dan aktivitas ekonomi tidak tumbuh secara alami, maka IKN bisa saja menjadi kota megah yang kosong dari kehidupan, dengan sejarah mencatat bahwa negara berhasil memindahkan pusat pemerintahan, namun belum berhasil memindahkan esensi kehidupan dan dinamika Indonesia itu sendiri.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan