Media Kampung – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bengkulu memperkuat implementasi Aksi 4K guna mengendalikan inflasi, khususnya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menjadi penyumbang utama tekanan inflasi di wilayah tersebut pada Mei 2026. Langkah strategis ini dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu pada Selasa, 9 Juni 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, jajaran Pemprov Bengkulu, serta Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal. Herwan Antoni menegaskan bahwa kenaikan harga pangan harus menjadi perhatian bersama dan disikapi dengan langkah strategis dan terukur.
Aksi 4K mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Data terkini menunjukkan inflasi tahunan (yoy) Provinsi Bengkulu mencapai 3,01 persen. Empat daerah menjadi fokus pemantauan Indeks Perkembangan Harga (IPH): Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Bengkulu Selatan.
Pemantauan intensif dilakukan terhadap 20 komoditas pangan strategis, termasuk bawang merah, cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit hijau, dan cabai rawit merah. Wahyu Yuwana Hidayat memaparkan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi bulanan (mtm) sebesar 1,85 persen dengan andil 0,61 persen terhadap total inflasi. Cabai merah menjadi pendorong utama inflasi dengan andil 0,43 persen, disusul minyak goreng sebesar 0,06 persen. Daging ayam ras justru menjadi penahan inflasi dengan kontribusi minus 0,11 persen.
Kenaikan harga cabai merah dipicu berkurangnya pasokan akibat cuaca ekstrem yang menurunkan kualitas dan volume panen. Sementara itu, harga minyak goreng naik akibat lonjakan harga crude palm oil (CPO) global dan meningkatnya biaya distribusi. Sebaliknya, harga daging ayam ras turun signifikan seiring meningkatnya produksi, turunnya biaya operasional peternak, dan bertambahnya pasokan dari luar daerah.
Dalam rapat dibahas langkah antisipatif seperti operasi pasar dan pasar murah sesuai Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), serta pemetaan komoditas penyumbang inflasi di masing-masing daerah. TPID Bengkulu berkomitmen meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Perum Bulog, dan distributor. Pemanfaatan teknologi digital juga dioptimalkan; masyarakat dapat memantau harga secara real time melalui aplikasi Ben Connect, seperti disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu Nelly Alesa.
Rapat diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Rapat Koordinasi High Level Meeting TPID Provinsi Bengkulu sebagai simbol komitmen bersama menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan