Media Kampung – Urgensi statecraft economy di tengah abnormalitas global semakin mendesak, terutama dalam menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter. Ketidaknormalan dunia saat ini, yang ditandai oleh meningkatnya ketegangan geopolitik, proteksionisme, dan fragmentasi ekonomi, menuntut negara untuk mengorkestrasi seluruh instrumen ekonomi guna mencapai tujuan strategis nasional.
Kesalahan mendasar dalam perumusan kebijakan publik adalah menggunakan kerangka berpikir normal untuk menghadapi keadaan yang tidak normal. Ketika diagnosis keliru, kebijakan yang lahir berisiko tidak menjawab tantangan sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman bahwa ekonomi modern tidak hanya digerakkan oleh variabel objektif seperti inflasi dan suku bunga, tetapi juga oleh ekspektasi pasar yang dipengaruhi oleh kualitas koordinasi kebijakan negara.
Dalam konteks Indonesia, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, fluktuasi pasar saham, dan perubahan arus modal internasional menunjukkan bahwa perekonomian beroperasi di lingkungan yang rapuh. Pasar tidak hanya menilai fundamental ekonomi, tetapi juga membaca konsistensi sinyal antara otoritas fiskal dan moneter. Sinkronisasi kedua pilar ini menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar administratif.
Harmonisasi tidak berarti mengurangi independensi bank sentral atau menjadikannya subordinat kebijakan fiskal. Sebaliknya, harmonisasi yang sehat mengandaikan masing-masing institusi menjalankan fungsi profesional dengan kesamaan pembacaan terhadap tantangan bangsa. Pemerintah tetap menjalankan kebijakan fiskal untuk transformasi ekonomi, sementara bank sentral menjaga stabilitas moneter. Keduanya harus berangkat dari diagnosis yang sama tentang risiko global dan prioritas nasional.
Dari perspektif sosiologi ekonomi, harmonisasi membangun kepercayaan. Ketika institusi ekonomi utama memberikan sinyal yang selaras, kepercayaan sosial dan ekonomi menguat. Kepercayaan adalah modal tak tercatat yang berpengaruh besar terhadap perilaku ekonomi. Kemampuan negara membangun kepercayaan kolektif sama pentingnya dengan menjaga indikator makroekonomi.
Presiden sebagai pemimpin pemerintahan bertanggung jawab memastikan seluruh instrumen negara bergerak dalam kerangka tujuan strategis bersama. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia memiliki mandat berbeda, namun sama-sama memikul tanggung jawab menjaga keberhasilan ekonomi nasional. Tantangan Indonesia bukan memilih antara independensi atau koordinasi, melainkan membangun sinkronisasi kuat tanpa menghilangkan fungsi masing-masing institusi.
Dalam dunia yang semakin tidak pasti, keberhasilan ekonomi ditentukan oleh kemampuan negara menjalankan statecraft ekonomi—menyatukan berbagai instrumen kebijakan ke dalam satu orientasi strategis. Harmoni fiskal dan moneter bukan ancaman, melainkan fondasi untuk menjaga stabilitas, membangun kepercayaan, dan mempercepat transformasi ekonomi di tengah abnormalitas global.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan