Media Kampung – Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengungkapkan tiga tantangan utama yang menghambat pengembangan ekonomi di tingkat daerah di Indonesia. Ketiga hambatan ini mencakup diversifikasi ekonomi, kualitas belanja daerah, serta kapasitas fiskal yang masih terbatas.
Dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang berlangsung di Jakarta pada 26 Mei 2026, Juda menjelaskan bahwa ketergantungan sejumlah daerah pada sektor ekstraktif dan komoditas primer menjadi masalah serius. Hal ini membuat daya tahan ekonomi daerah tersebut rentan terhadap perubahan harga pasar yang tidak menentu.
Selain itu, kualitas belanja daerah juga menjadi perhatian. Juda menilai bahwa anggaran daerah masih didominasi oleh belanja pegawai dan barang yang mencapai sekitar 70 persen, sedangkan belanja modal yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal relatif minim. Penyerapan anggaran yang cenderung menumpuk di akhir tahun juga dinilai mengurangi efektivitas penggunaan APBD untuk menggairahkan ekonomi daerah.
Tantangan ketiga berkaitan dengan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Juda menyebutkan bahwa banyak daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat karena pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal. Prosedur pengadaan yang rumit serta keterbatasan kapasitas birokrasi turut memperlambat penyerapan anggaran dan mengurangi dampak stimulus ekonomi di daerah.
Untuk merespons permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan terus memperkuat dukungan melalui transfer dana ke daerah. Data hingga April 2026 menunjukkan realisasi transfer mencapai Rp256 triliun atau sekitar 37 persen dari pagu anggaran. Selain itu, pembiayaan kreatif melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) juga didorong dengan komitmen pembiayaan daerah sebesar Rp37 triliun hingga Maret 2026.
Juda menegaskan bahwa kekuatan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan juga bagaimana anggaran tersebut diubah menjadi layanan publik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan peningkatan kapasitas fiskal dan perbaikan pengelolaan belanja daerah, diharapkan pertumbuhan ekonomi lokal dapat lebih optimal dan berkelanjutan.
Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung pemerataan pembangunan dan memperkuat perekonomian di berbagai daerah. Penanganan tiga tantangan utama tersebut dinilai krusial agar potensi ekonomi daerah dapat berkembang secara lebih merata dan stabil di masa depan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan