Media Kampung – Pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dianggap sebagai langkah penting untuk memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap arus ekspor sekaligus memperkuat penerimaan negara dari sektor strategis tersebut.
Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), menegaskan bahwa pembentukan DSI bukan hanya sekadar pendirian badan usaha baru. Ia menilai kebijakan ini menyentuh akar permasalahan dalam sistem ekspor nasional yang selama ini rawan kebocoran dan praktik ilegal. “Ini bukan sekadar BUMN baru. Ini operasi pembedahan jantung atas praktik ekspor yang selama tiga dekade dibiarkan liar,” ujar Iskandar dalam keterangan resminya pada Sabtu, 23 Mei 2026.
Indonesia selama ini menghadapi tantangan serius terkait penerimaan negara yang tidak seimbang dengan volume ekspor komoditas utama seperti crude palm oil (CPO) dan batu bara. Iskandar menambahkan, pola-pola manipulasi seperti under-invoicing, transfer pricing, rekayasa kode HS, dan manipulasi kualitas produk masih marak terjadi. Praktik ini menyebabkan devisa hasil ekspor tidak sepenuhnya masuk ke sistem keuangan nasional.
Namun, Iskandar juga mengingatkan agar pemerintah memperkuat mekanisme pengawasan agar tidak menimbulkan masalah baru. Ia menekankan bahwa jika pengawasan lemah, korupsi justru bisa terpusat dan membesar. “Lompatan ini berani karena memotong banyak kepentingan lama. Tapi kalau pengawasannya lemah, korupsinya justru bisa lebih terpusat dan lebih besar,” ujarnya.
IAW mendorong agar sektor CPO dijadikan proyek percontohan dalam implementasi DSI karena data audit dan indikasi manipulasi pada sektor ini sudah relatif lengkap. Selain itu, lembaga terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai diharapkan segera menindak 282 wajib pajak yang terindikasi melakukan manipulasi ekspor produk turunan sawit.
Iskandar menyampaikan bahwa langkah nyata ini penting agar publik dapat yakin bahwa perbaikan tata kelola ekspor dijalankan dengan serius dan tidak sekadar formalitas. “Kalau berhasil, Presiden akan dikenang sebagai pemimpin yang mengembalikan kedaulatan ekonomi. Kalau gagal, kita hanya mengganti pemilik kotak hitam, bukan membukanya,” tutupnya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan