Media Kampung – 18 April 2026 | Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi mengalami kenaikan pada akhir pekan ini, memicu keprihatinan luas di Aceh. Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Ansor Aceh menyoroti potensi beban berat bagi masyarakat kecil yang bergantung pada transportasi harian.
Kenaikan tarif diumumkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) efektif 1 April 2024, dengan peningkatan rata-rata Rp1.500 per liter untuk premium dan Rp2.000 per liter untuk pertamax. Kebijakan tersebut merupakan penyesuaian pertama sejak penurunan subsidi pada tahun 2023.
Ansor Aceh melalui Ketua Cabang, KH. Abdul Malik, menegaskan bahwa kebijakan ini dapat memperburuk kemiskinan di wilayah pedesaan. “Masyarakat kecil akan terbebani oleh biaya transportasi yang naik, sehingga daya beli mereka menurun drastis,” tegasnya dalam pernyataan resmi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh menunjukkan bahwa 42 persen rumah tangga berada di bawah garis kemiskinan, dengan mayoritas pendapatan berasal dari sektor pertanian dan perdagangan kecil. Kenaikan BBM dapat meningkatkan biaya distribusi hasil pertanian hingga 7 persen, menurunkan margin keuntungan petani.
Pengusaha transportasi lokal, seperti PT. Sinar Jaya Aceh, melaporkan bahwa biaya operasional naik sekitar 12 persen dalam satu bulan terakhir. Perusahaan tersebut mengancam akan menyesuaikan tarif angkutan umum, yang dapat menambah beban pada penumpang harian.
Pemerintah Provinsi Aceh merespon dengan menyiapkan bantuan sosial berupa subsidi listrik dan subsidi pangan bagi keluarga berpendapatan rendah. Namun, pihak Ansor menilai langkah tersebut belum cukup mengatasi beban BBM yang meningkat secara langsung.
Menteri Energi, Budi Karya Sumadi, menyatakan bahwa kenaikan BBM adalah langkah penyesuaian pasar internasional dan upaya mengurangi defisit anggaran negara. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau dampak sosial dan siap meninjau kebijakan bila diperlukan.
Sebagai upaya mitigasi, beberapa kelompok usaha mikro di Banda Aceh mulai beralih ke kendaraan listrik berbahan bakar baterai. Program subsidi pemerintah untuk kendaraan listrik diperkirakan dapat menurunkan konsumsi BBM hingga 20 persen dalam lima tahun ke depan.
Namun, adopsi kendaraan listrik masih terbatas karena harga beli yang tinggi dan infrastruktur pengisian yang belum merata. Organisasi lingkungan setempat mengusulkan pembangunan stasiun pengisian cepat di tiap kecamatan sebagai solusi jangka panjang.
Di sisi lain, pedagang pasar tradisional di daerah Lhokseumawe melaporkan penurunan penjualan karena kenaikan biaya transportasi barang. Mereka menyatakan bahwa harga kebutuhan pokok akan naik, mengurangi daya beli konsumen.
Ansor Aceh menyerukan pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan subsidi BBM, terutama bagi sektor transportasi umum yang melayani ribuan penumpang setiap hari. Mereka juga mengajukan permohonan penetapan tarif khusus bagi kendaraan niaga kecil.
Para akademisi dari Universitas Syiah Kuala meneliti bahwa kenaikan BBM dapat memicu inflasi sektor pangan hingga 0,8 poin persentase pada kuartal berikutnya. Penelitian tersebut didasarkan pada model input-output regional yang memperhitungkan rantai distribusi.
Masyarakat Aceh sendiri menanggapi dengan beragam cara, mulai dari protes damai di depan kantor Dinas Energi hingga pengajuan petisi online yang telah mengumpulkan lebih dari 15.000 tanda tangan. Petisi tersebut menuntut penurunan tarif atau pemberian subsidi tambahan bagi UMKM.
Pemerintah daerah menyiapkan forum dialog terbuka pada 25 April 2024 untuk membahas solusi bersama antara pihak pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat. Forum tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Sementara itu, analis pasar energi memperkirakan bahwa harga BBM nonsubsidi akan tetap berfluktuasi mengikuti harga minyak dunia yang dipengaruhi oleh konflik geopolitik. Mereka menekankan pentingnya diversifikasi sumber energi nasional untuk mengurangi ketergantungan.
Dengan situasi yang masih berkembang, kondisi terbaru menunjukkan bahwa pemerintah Aceh belum mengeluarkan regulasi khusus untuk menahan dampak kenaikan BBM pada masyarakat kecil. Peninjauan kebijakan masih menjadi agenda utama dalam beberapa minggu ke depan.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan