Media Kampung – Sejumlah asosiasi pengusaha di Indonesia menuntut adanya transparansi yang jelas dari badan usaha milik negara (BUMN) yang menangani ekspor komoditas strategis, yaitu PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Permintaan tersebut disampaikan dalam rangka sosialisasi kebijakan baru yang tengah dijalankan pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa para asosiasi seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta asosiasi pengusaha sawit dan batu bara, menginginkan kejelasan mengenai tata kelola badan pengatur BUMN yang baru ini. “Masukan yang mereka minta tentu transparansinya. Kejelasan dari badan pengatur BUMN yang baru,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026.
Meskipun menuntut transparansi, para asosiasi tersebut justru memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan PT DSI. Mereka siap mengikuti berbagai regulasi yang diterapkan dalam pengelolaan ekspor melalui badan khusus ini. Airlangga menegaskan, “Responnya positif. Jadi para asosiasi memahami dan mempersiapkan untuk implementasi.”
Pemerintah telah meresmikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai badan khusus yang bertugas mengelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis nasional dengan pemberlakuan mulai 1 Juni 2026. Pada tahap awal, pengelolaan ekspor yang dikendalikan oleh PT DSI mencakup minyak kelapa sawit mentah, batu bara, dan paduan besi.
PT DSI dipimpin oleh Luke Thomas Mahony. Mengenai persiapan operasional dan kantor pusat perusahaan, Airlangga tidak memberikan rincian spesifik. Saat ditanya lokasi kantor DSI, ia hanya menyebutkan bahwa kantor tersebut besar dan akan dilihat lebih lanjut.
Kebijakan pengelolaan ekspor oleh PT DSI ini merupakan langkah pemerintah untuk memastikan pengendalian dan pengawasan sumber daya alam strategis yang diekspor. Dengan adanya badan khusus ini, diharapkan tata kelola ekspor menjadi lebih tertib dan transparan sehingga dapat mendukung stabilitas ekonomi nasional.
Para asosiasi pengusaha menaruh perhatian besar pada transparansi proses pengelolaan ekspor agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha. Dukungan mereka menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan baru ini dalam jangka panjang.
Dengan persiapan yang terus berjalan, pemerintah dan PT DSI berupaya menjaga komunikasi dengan berbagai pihak terkait guna memastikan kebijakan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian Indonesia.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan