Media Kampung – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaporkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) yang dikelola Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mencapai 67 persen dari target yang ditetapkan untuk tahun 2026. Data ini disampaikan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait saat kunjungan kerja di Kantor Pusat BSI, Jakarta, pada Kamis, 21 Mei 2026.
Menteri Maruarar menjelaskan bahwa target penyaluran KPP tahun ini sebesar Rp1,2 triliun dan hingga saat ini realisasinya telah mencapai Rp844 miliar. Capaian ini mencerminkan dukungan signifikan sektor perbankan syariah terhadap program perumahan rakyat yang menjadi fokus pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, program ini juga mengakomodasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terlibat di sektor perumahan, seperti kontraktor, pengembang, dan pemilik toko bangunan. Pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar lima persen untuk pinjaman modal usaha dengan batas maksimal Rp10 miliar dan omzet maksimal Rp50 miliar. Dengan subsidi tersebut, bunga pinjaman yang biasanya sekitar 11 persen bisa turun menjadi 6 persen, bahkan dapat memperoleh pinjaman hingga Rp20 miliar.
Maruarar menambahkan bahwa skema pembiayaan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kelas menengah baru di berbagai daerah melalui peningkatan usaha di sektor perumahan rakyat. Selain dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan program rumah subsidi. Masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp100 juta dapat memperoleh pembiayaan tanpa harus menyediakan jaminan, sebagai bagian dari terobosan kebijakan pemerintah.
Dari sisi perbankan, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyatakan bahwa pihaknya terus berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah, termasuk melalui fasilitas pembiayaan KPP dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Anggoro menjelaskan bahwa BSI aktif berkolaborasi dengan Kementerian PKP untuk mengidentifikasi daerah potensial dalam pengembangan perbankan syariah dan memperluas akses pembiayaan perumahan.
BSI juga berencana memperkuat dukungannya terhadap program perumahan rakyat hingga akhir tahun ini. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya berkelanjutan memperkuat sektor perumahan yang inklusif dan terjangkau bagi masyarakat luas. Menteri Maruarar dan jajaran BSI sepakat untuk terus mengawal percepatan realisasi program demi mencapai target pembangunan rumah yang sudah ditetapkan pemerintah.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan