Media Kampung, Kabupaten Tangerang – Ratusan warga perumahan Lippo Karawaci yang tergabung dalam Paguyuban Warga Lippo Village menggelar aksi demonstrasi damai di depan Gedung Menara Matahari, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Rabu (28/10/2026) pagi. Aksi ini dilakukan untuk menuntut kejelasan sejumlah persoalan yang mereka nilai krusial, mulai dari sertifikat rumah, penyerahan prasarana dan utilitas umum, hingga transparansi iuran pengelolaan lingkungan.
Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan empat tuntutan utama kepada pihak pengelola atau Town Management Development (TMD). Mereka meminta kepastian legalitas sertifikat rumah, penyerahan PSU kepada pemerintah daerah, transparansi tarif IPKL, serta perbaikan pelayanan lingkungan yang dinilai belum sebanding dengan biaya yang dibayarkan setiap bulan.
Perwakilan warga dari berbagai kawasan di Lippo Karawaci ikut ambil bagian dalam aksi ini, termasuk penghuni Lippo Centra, Lippo Utara, Lippo Barat, Park Serpong, hingga klaster Cendana Icon. Massa membawa berbagai spanduk berisi aspirasi dan mendesak adanya jawaban langsung dari manajemen pengelola.
Salah satu persoalan yang paling disorot warga adalah status kepemilikan rumah di klaster Cendana Icon. Mereka mengeluhkan sertifikat hak milik yang belum diterima meski masa cicilan disebut telah berjalan lebih dari lima tahun. Hingga aksi berlangsung, para penghuni masih memegang akta jual beli.
Warga juga meminta kejelasan mengenai penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pihak pengembang kepada pemerintah daerah. Menurut mereka, kepastian penyerahan PSU penting agar pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas publik bisa berjalan lebih baik serta memiliki dasar tanggung jawab yang jelas.
Selain itu, tarif IPKL menjadi sorotan karena dinilai tinggi namun tidak diimbangi dengan rincian penggunaan biaya yang transparan. Penghuni menilai laporan alokasi dana bulanan belum disampaikan secara terbuka, sehingga memunculkan pertanyaan atas pengelolaan iuran yang mereka bayarkan.
Keluhan lain datang dari layanan lingkungan yang dianggap lambat merespons laporan kerusakan fasilitas publik. Warga menilai kualitas pelayanan belum sejalan dengan besaran iuran yang wajib dibayar setiap bulan.
Aksi penyampaian pendapat itu sempat diwarnai ketegangan ketika perwakilan massa meminta negosiasi langsung dengan jajaran manajemen puncak, namun permintaan tersebut disebut sempat ditolak. Meski begitu, demonstrasi tetap berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan petugas keamanan setempat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Lippo Group selaku pengembang belum memberikan konfirmasi resmi maupun pernyataan tertulis terkait tuntutan warga dan jalannya aksi tersebut. Warga berharap ada komitmen tertulis serta solusi konkret atas persoalan yang mereka sampaikan.
