Media Kampung – Wacana kenaikan tarif Transjabodetabek dari skema flat Rp3.500 menjadi tarif berbasis jarak berkisar Rp10.000 hingga Rp15.000 per perjalanan memicu keresahan di kalangan warga Tangerang Selatan (Tangsel). Ribuan komuter harian yang setiap hari bolak-balik Tangsel-Jakarta khawatir pengeluaran transportasi bulanan melonjak drastis.
Kekhawatiran Warga
Zakaria (32), karyawan swasta asal Pamulang yang rutin bekerja ke kawasan Senayan, mengaku keberatan jika tarif naik hingga tiga kali lipat. “Kalau sampai Rp10.000-Rp15.000, pasti berat. Pengeluaran transportasi bisa naik ratusan ribu per bulan,” ujarnya, Senin (22/6/2026). Meski mengeluh, ia tetap akan menggunakan Transjabodetabek karena lebih praktis dibanding kendaraan pribadi. Namun, ia meminta pemerintah menjaga tarif tetap terjangkau bagi pekerja harian.
Siti Badriah (31) berpendapat kenaikan tarif masih bisa diterima jika operator meningkatkan kualitas layanan. “Kalau naik ya harus seimbang. Armada harus lebih nyaman dan waktu tempuh juga harus jelas,” katanya.
Rahmat Darmono (45) mengingatkan pemerintah agar berhati-hati sebelum memutuskan. “Biaya transportasi adalah komponen pengeluaran rutin yang sangat sensitif. Kalau terlalu mahal, masyarakat bisa beralih ke moda lain,” ujarnya.
Polemik Subsidi Lintas Wilayah
Wacana ini juga memunculkan perdebatan soal beban subsidi transportasi. Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusumah, meminta pemerintah mempertimbangkan dampak terhadap pengguna dari Banten yang bekerja di Jakarta. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta mencatat subsidi transportasi publik pada 2026 mencapai triliunan rupiah, termasuk untuk Transjabodetabek.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai wacana ini masih dalam tahap pembahasan dengan tekanan fiskal sebagai faktor utama. “Selama ini DKI Jakarta menanggung sebagian besar beban subsidi, sementara daerah penyangga menikmati manfaat tanpa kontribusi signifikan,” tegasnya. Ia mengingatkan kenaikan tarif hampir pasti memicu penolakan publik, namun kondisi fiskal memaksa pemerintah menghitung ulang skema subsidi.
Belum Ada Keputusan Final
Hingga saat ini, Pemprov DKI Jakarta belum menetapkan tarif baru. Pemerintah masih mengkaji faktor kemampuan fiskal, kualitas layanan, daya beli masyarakat, dan biaya operasional. Untuk sementara, tarif Rp3.500 masih berlaku. Warga Tangsel kini menunggu kepastian sambil dihantui kekhawatiran perubahan pola mobilitas harian.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan