Media Kampung, Padang – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp175 miliar untuk pembangunan kembali kawasan Gunung Nago di Kota Padang, Sumatera Barat, yang terdampak parah oleh bencana galodo pada November 2025. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, memastikan bahwa proses rekonstruksi permanen segera dimulai dengan target pelaksanaan selama 24 bulan.
Persiapan dan Rencana Pembangunan
Andre Rosiade meninjau langsung lokasi Gunung Nago pada 21 Agustus 2026 bersama sejumlah pejabat terkait seperti Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, dan Kepala Balai Cipta Karya Sumbar. Dalam kunjungan tersebut, Andre berdialog dengan tokoh masyarakat dan warga yang berharap adanya kepastian perbaikan pascabencana.
Proses lelang pekerjaan telah disiapkan dan ditargetkan selesai pada Oktober 2026, sehingga pekerjaan fisik dapat dimulai November 2026. Proyek ini tidak hanya mencakup perbaikan infrastruktur tunggal, melainkan pembangunan check dam (sabo dam), perbaikan irigasi, pembangunan jembatan, normalisasi sungai, serta penguatan tebing di sepanjang aliran sungai.
Fokus Penanganan dan Rehabilitasi
Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, menjelaskan bahwa Gunung Nago merupakan salah satu dari 25 titik yang masuk dalam program penanganan permanen pascabencana di Sumatera Barat. Sebelumnya, BWS sudah melakukan penanganan tanggap darurat di 43 titik yang ditargetkan selesai pada September 2026. Penanganan permanen akan fokus pada pengendalian sedimen, irigasi, dan jembatan di bagian hulu kawasan.
Menurut Reski, proses lelang sudah memasuki tahap persiapan dan diperkirakan mulai September 2026. Kontrak pengerjaan ditargetkan selesai pada Oktober 2026, selanjutnya pekerjaan fisik dilaksanakan.
Anggaran dan Komitmen Pemerintah
Andre Rosiade menyatakan anggaran Rp175 miliar untuk Gunung Nago merupakan bagian dari total sekitar Rp19 triliun yang disiapkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Sumatera Barat. Dana tersebut dicairkan secara bertahap guna mendukung pemulihan sektor-sektor terdampak bencana.
Andre juga membandingkan kecepatan penanganan bencana 2025 dengan bencana besar sebelumnya pada 2012, yang memerlukan waktu sekitar lima tahun untuk memulai penanganan permanen, sementara penanganan pascabencana 2025 akan dimulai dalam waktu kurang dari satu tahun setelah kejadian.
Penanganan Komprehensif dan Penghijauan Hulu
Selain rekonstruksi infrastruktur, penanganan kawasan Gunung Nago juga meliputi pemulihan kawasan hulu sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir secara menyeluruh. Andre telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Padang, termasuk Wali Kota Fadly Amran, untuk melakukan penanaman kembali pohon di kawasan hulu. Anggaran untuk penghijauan ini juga didukung dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) BUMN.
Andre menegaskan bahwa penanganan Gunung Nago harus komprehensif, meliputi perbaikan sungai, pembangunan check dam, perbaikan irigasi dan jembatan, serta penguatan tebing dan pemulihan hulu secara bersamaan.
Kondisi dan Harapan Masyarakat
Dalam dialog dengan warga, beberapa menyampaikan kekhawatiran terkait potensi banjir setiap hujan deras turun karena kondisi sungai yang masih rawan. Andre menjawab kekhawatiran tersebut dengan memastikan bahwa anggaran telah tersedia dan proses lelang sedang berjalan. Ia mengajak masyarakat bersabar karena pekerjaan permanen akan dimulai November 2026 dengan komitmen kuat dari pemerintah.
Pemerintah Presiden Prabowo berkomitmen menyalurkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertahap untuk mendukung pemulihan yang optimal di Sumatera Barat.
Tinggalkan Balasan