Media Kampung – Pemkab Bekasi meminta bantuan pemerintah pusat untuk mengatasi kemacetan dan banjir yang menjadi masalah utama di wilayahnya. Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, saat beraudiensi dengan Direktorat Pembangunan Indonesia Barat Bappenas pada Senin, 8 Juni 2026.
Asep mengungkapkan bahwa kemacetan di Kabupaten Bekasi salah satunya dipicu oleh keberadaan perlintasan kereta api di sejumlah titik. Sebagai solusi, Pemkab Bekasi mengusulkan pembangunan underpass di beberapa perlintasan yang sudah sangat padat. “Kita menginginkan beberapa perlintasan kereta yang sudah sangat padat dapat ditangani melalui pembangunan underpass. Atau solusi lainnya agar kemacetan bisa dikurangi,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa, 9 Juni 2026.
Sementara itu, untuk masalah banjir, Pemkab Bekasi meminta dukungan pemerintah pusat dalam program normalisasi sungai. Hal ini penting karena Kabupaten Bekasi berada di wilayah hilir yang selalu menerima kiriman air dari hulu di Bogor. “Bekasi ini letaknya di hilir, ketika Bogor hujan meskipun Bekasi tidak hujan, air tetap mengalir ke wilayah kami. Karena itu kami meminta dukungan pusat untuk normalisasi sungai dan penanganan pendangkalan sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” jelas Asep.
Asep menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mendukung posisi Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. “Kabupaten Bekasi memiliki kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Yang kita butuhkan adalah infrastruktur tambahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi yang terus berkembang,” pungkasnya.
Artikel ini dipublikasikan oleh Media Kampung.
Tinggalkan Balasan