Media Kampung – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan menghentikan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah elite atau sekolah yang dianggap mampu secara ekonomi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari efisiensi anggaran dan penajaman sasaran agar program lebih tepat sasaran.
Kepala BGN Nanik S. Deyang menyatakan bahwa sekolah dengan kategori mampu tidak lagi menjadi penerima MBG. “Maksudnya yang mampu, yang kaya (tidak lagi dapat MBG). Jadi nanti misalkan sekolah-sekolah kaya. Iya itu kan (efisiensi anggaran),” kata Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Meski demikian, Nanik belum dapat merinci angka pasti efisiensi anggaran yang akan dihasilkan. Ia rencananya akan melaporkan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (12/6/2026) besok sore. “Angkanya sudah, tapi tak laporkan ke presiden dulu loh,” ujarnya.
Kebijakan ini sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang meminta evaluasi dan refocusing penerima MBG. Zulhas menilai masih banyak sekolah elite yang tidak membutuhkan program tersebut, sementara sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru belum tersentuh. “Sekolah-sekolah yang elite, ya, memang enggak memerlukan makan bergizi,” kata Zulhas usai rapat koordinasi di Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Selain menghentikan MBG di sekolah elite, BGN juga akan mengoptimalkan kantin sekolah di wilayah 3T sebagai dapur program MBG. Keputusan ini diambil karena jumlah penerima manfaat di daerah 3T relatif kecil, sehingga pembangunan dapur baru dianggap tidak efisien. “Kita intinya tidak harus membangun dapur baru, itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah,” jelas Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Pemerintah juga membuka peluang pendanaan melalui dana CSR perusahaan, hibah negara sahabat, serta lembaga filantropi untuk mendukung program MBG di wilayah 3T. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penataan ini merupakan bagian dari proses evaluasi menyeluruh di BGN.
Dengan kebijakan baru ini, BGN berharap program MBG dapat lebih fokus menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) sesuai arahan Presiden. BGN telah mengeluarkan surat edaran bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak melayani sasaran 3B akan ditangguhkan.
Zulhas juga meminta pembenahan kualitas dapur yang berkaitan dengan kebersihan, dan menegaskan tidak boleh lagi ada kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dan memastikan bantuan gizi tepat sasaran.
