Media Kampung – Pemerintah resmi mengubah formula Harga Patokan Mineral (HPM) untuk bijih nikel, khususnya pada kadar rendah atau limonite. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan HPM agar lebih realistis sesuai kondisi pasar saat ini, dengan dampak signifikan pada beberapa emiten tambang dan smelter nikel di Indonesia.
Penyesuaian Formula Harga Patokan Mineral
Melalui Kepmen ESDM No. 363.KMB.01/MEM.B/2026 yang berlaku mulai 15 September 2026, pemerintah memangkas Corrective Factor (CF) nikel untuk bijih kadar maksimal 1,2 persen dari 26 persen menjadi 14 persen dan koefisien kobalt dari 30 persen menjadi 17 persen. Akibatnya, HPM limonite turun sekitar 45 persen menjadi US$2424,89 per wet metric ton (wmt), dari sebelumnya US$2444,97 per wmt.
Namun demikian, harga transaksi pasar tidak mengalami penurunan sebesar itu. Sebelum perubahan, harga pasar limonite sudah berada di kisaran US$2427 per wmt, sehingga revisi HPM lebih mengarah pada penyesuaian agar harga patokan lebih mendekati harga pasar aktual. Hal ini juga berdampak pada penurunan basis royalti, sehingga memberikan keringanan fiskal bagi penambang.
Dampak pada Pemain Hulu
Di sektor hulu, PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) mendapatkan manfaat dari penurunan royalti limonite yang membuat tambang limonite yang sebelumnya kurang ekonomis kini berpotensi dikomersialkan lebih optimal. Pada semester I 2026, DKFT menunjukkan peningkatan laba bersih 29,9 persen meskipun volume penjualan turun.
Sementara itu, PT Pam Mineral Tbk (NICL) memiliki eksposur lebih terbatas terhadap perubahan ini karena kadar bijih yang mereka targetkan berada di atas 1,2 persen. Kinerja NICL pada semester I 2026 masih mengalami tekanan akibat penurunan volume dan harga jual bijih.
Dampak pada Emiten Smelter dan Terintegrasi
Perubahan formula HPM juga memberi efek pada emiten yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, terutama PT Merdeka Battery Mineral Tbk (MBMA) dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL). Keduanya memiliki bisnis penambangan limonite sekaligus pengolahan HPAL (High Pressure Acid Leach) yang memproduksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.
MBMA mencatat peningkatan produksi dan penjualan limonite yang signifikan pada semester I 2026, sementara NCKL juga menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang kuat dengan eksposur bisnis tambang dan pengolahan. Penyesuaian HPM membantu menurunkan biaya royalti di hulu sekaligus memberikan kepastian biaya bahan baku di hilir.
PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) mengalami dampak yang lebih terbatas saat ini. INCO lebih fokus pada produksi nikel matte dari bijih kadar tinggi, meskipun mulai mengembangkan proyek HPAL dan menjual limonite. Sedangkan ANTM masih mengandalkan emas sebagai kontributor utama pendapatan, meskipun proyek HPAL Buli sedang dalam tahap final investment decision (FID).
Respons Industri dan Implikasi Ke Depan
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai perubahan ini positif karena menyesuaikan harga patokan dengan kondisi pasar dan mendukung pemasaran limonite yang selama ini kurang ekonomis. Namun, APNI mengingatkan bahwa penyerapan limonite harus tetap seimbang dengan kebutuhan smelter dan konservasi sumber daya.
Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menyambut formula baru yang lebih rasional dan mendekati harga transaksi fisik, sekaligus membantu menjaga kestabilan operasional smelter HPAL di tengah kenaikan biaya bahan baku lain seperti sulfur.
Kesimpulan
Perubahan formula Harga Patokan Mineral bijih nikel oleh pemerintah bukan berarti harga bijih di pasar turun drastis, melainkan menyesuaikan harga patokan agar lebih realistis dan mengurangi beban royalti bagi penambang. Dampaknya berbeda-beda pada emiten, tergantung eksposur kadar bijih dan integrasi bisnis hulu-hilir. Emiten dengan eksposur limonite dan pengolahan HPAL seperti MBMA dan NCKL berpotensi mendapatkan manfaat signifikan, sedangkan emiten lain seperti NICL dan ANTM mengalami dampak yang lebih terbatas saat ini.
Dengan penyesuaian ini, industri nikel diharapkan dapat lebih seimbang antara pasokan bijih dan kebutuhan smelter, mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional secara berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan