Media Kampung, Nusa Tenggara Timur – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri berhasil memulihkan lebih dari 11 ribu dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemulihan ini difokuskan khusus untuk kelompok rentan seperti lansia, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas yang menghadapi kesulitan besar dalam mengakses layanan dokumen di tengah situasi darurat bencana.
Gempa berkekuatan signifikan yang mengguncang Flores dan kabupaten sekitarnya menyebabkan banyak warga kehilangan dokumen penting seperti KTP elektronik (KTP-el), kartu keluarga, dan akta kelahiran. Dokumen ini sangat vital untuk mengakses bantuan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan. Menanggapi kondisi tersebut, Dukcapil menerapkan prinsip proaktif dengan mendatangi warga di lokasi pengungsian, bukan menunggu mereka datang ke kantor yang juga terdampak kerusakan.
Langkah Cepat dan Fleksibel Dukcapil
Sejak 24 hingga 29 Agustus 2026, enam tim tanggap bencana Dukcapil dikerahkan ke tujuh kabupaten terdampak, yaitu Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat. Tim ini membawa peralatan lengkap mulai dari alat rekam dan cetak KTP-el, blangko, hingga perangkat Starlink untuk memastikan kelancaran layanan meskipun jaringan komunikasi terputus.
Petugas harus menempuh medan berat dan menghadapi gempa susulan yang masih terjadi, namun pelayanan tetap berjalan di posko-posko pengungsian. Di Manggarai Timur, yang mencatat jumlah dokumen terbanyak, lebih dari 4.500 dokumen berhasil dipulihkan dalam empat hari, dengan jenis dokumen terbanyak adalah kartu keluarga diikuti KTP-el dan akta kelahiran.
Perhatian Khusus pada Kelompok Rentan
Proses pemulihan dokumen tidak hanya soal angka, melainkan juga menyentuh kehidupan warga rentan. Banyak lansia yang kesulitan mengingat nomor induk kependudukan, perempuan yang mengurus dokumen anak sambil menjaga mereka di tengah pengungsian, serta penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan khusus. Antrean panjang dan perjalanan jauh ke kantor Dukcapil bukan opsi bagi mereka, sehingga pelayanan jemput bola menjadi solusi utama.
Langkah Dukcapil ini mendapat apresiasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta tokoh pemerhati anak, yang turun langsung melihat kondisi pelayanan di lapangan, memastikan hak identitas warga tetap terpenuhi dalam masa sulit.
Dokumen Kependudukan: Kunci Pemulihan Pasca-Bencana
Dokumen kependudukan seperti KTP-el dan kartu keluarga bukan sekadar kertas, melainkan kunci bagi korban bencana untuk mendapatkan berbagai layanan dan bantuan. Dukcapil menegaskan seluruh proses penerbitan dokumen baru atau penggantian dokumen hilang akibat gempa dilakukan tanpa biaya, menegaskan peran negara dalam memastikan hak setiap warga tetap terlindungi.
Di tengah puing-puing dan kesulitan pascagempa, upaya pemulihan dokumen ini menjadi bagian penting dari proses pemulihan yang menyeluruh, tidak hanya membangun kembali fisik bangunan, tetapi juga menjaga keberadaan dan hak warga secara hukum dan sosial.
Tinggalkan Balasan