Media Kampung – Pemerintah Nepal mendesak Meta dan TikTok untuk segera menghapus video buatan kecerdasan buatan (AI), rekaman lama, gambar korban, QR code penipuan, dan informasi menyesatkan yang beredar setelah banjir besar di Bhotekoshi pada 26 Agustus 2026.
Permintaan ini disampaikan dalam pertemuan antara pejabat pemerintah Nepal dengan perwakilan Meta dan TikTok pada Jumat, sebagai upaya untuk mencegah penyebaran konten berbahaya yang dapat menyesatkan masyarakat, menghambat penanganan bencana, dan memperdalam trauma keluarga korban.
Penyebaran Konten Hoaks dan Dampaknya
<pPasca banjir bandang, media sosial di Nepal dibanjiri dengan informasi yang tidak akurat, termasuk video lama yang diunggah kembali seolah-olah merupakan rekaman terbaru dari lokasi bencana. Selain itu, video dan gambar sintetis hasil AI juga beredar luas sebagai dokumentasi asli banjir.
Pemerintah juga menemukan QR code palsu yang digunakan untuk meminta sumbangan secara ilegal, memanfaatkan kepedulian masyarakat. Hal ini berpotensi mengalihkan dana bantuan dari korban kepada para penipu.
Upaya Pemerintah dan Koordinasi dengan Platform Media Sosial
Bijay Kumar Roy, Koordinator Satuan Tugas Regulasi dan Pengelolaan Media Sosial Nepal sekaligus Direktur Otoritas Telekomunikasi Nepal, menyatakan pentingnya koordinasi langsung dengan Meta dan TikTok karena penyedia layanan internet hanya bisa memblokir domain secara keseluruhan.
Pemerintah mendesak kedua platform untuk memperkuat sistem moderasi otomatis agar dapat lebih proaktif mendeteksi dan menghapus konten grafis dan informasi palsu sejak awal. Saat ini, proses penanganan konten yang dilaporkan memakan waktu 24 hingga 48 jam, yang dianggap terlalu lama dan memungkinkan penyebaran informasi berbahaya lebih luas.
Meta dan TikTok telah menunjuk perwakilan penghubung di Nepal untuk memfasilitasi pelaporan dan penghapusan konten bermasalah. Pemerintah juga meminta platform tersebut untuk segera memburamkan foto dan video yang menampilkan korban atau kondisi pasca bencana yang mengganggu.
Tim Lintas Lembaga dan Penegakan Hukum
Pemerintah Nepal membentuk tim lintas lembaga yang terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, Otoritas Telekomunikasi Nepal (NTA), dan Kementerian Dalam Negeri untuk memantau dan menangani konten berbahaya selama krisis.
Kepolisian Nepal bertugas mengidentifikasi dan menindak pelaku yang membuat atau menyebarkan konten berbahaya serta dapat memulai proses hukum bagi yang terbukti bersalah.
Imbauan untuk Media dan Masyarakat
Kementerian Komunikasi dan Informasi Nepal mengimbau media nasional, media lokal, dan pengguna media sosial untuk tidak menyebarkan foto mengganggu, laporan yang belum terverifikasi, dan materi yang direkayasa atau dibuat dengan AI karena dapat menimbulkan kepanikan.
Informasi yang tidak akurat selama situasi darurat dapat memengaruhi operasi penyelamatan, distribusi bantuan, serta kondisi psikologis masyarakat. Penyebaran gambar korban tanpa konteks juga dapat memperparah trauma keluarga.
Masyarakat diminta selalu memeriksa sumber informasi sebelum membagikan unggahan, terutama yang mengklaim memperlihatkan kerusakan terbaru, jumlah korban, operasi penyelamatan, atau permintaan bantuan dana.
Tinggalkan Balasan