Komisi III DPR Tegaskan Pengawasan Ketat Bantuan Gempa NTT untuk Cegah Penyelewengan

Media Kampung – Komisi III DPR RI menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penyaluran bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh bantuan tersalurkan secara tepat sasaran dan mencegah adanya penyelewengan dana yang dapat merugikan masyarakat terdampak.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memperkuat pengawasan dana dan bantuan bencana. KPK berencana meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah terdampak melalui unsur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) yang berhubungan langsung dengan pemerintah daerah tersebut.

PLT Menkominfo Mahfud MD: Memanggil Kepala BPKP Terkait Proyek BTS 4G Yang Di Korupsi Johnny G Plate

K Korupsi

1188 hari

Menurut Sahroni, pengawasan yang ketat sangat diperlukan karena bantuan bencana merupakan hak masyarakat yang tengah mengalami kesulitan akibat bencana alam. Oleh karena itu, tidak ada toleransi bagi pihak yang mencoba mengambil keuntungan dengan menyelewengkan bantuan tersebut.

Koordinasi dan Peran Masyarakat

KPK membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyelewengan bantuan bencana. Koordinasi lintas lembaga juga dianggap penting agar pengawasan dapat dilakukan sejak awal dan efektif. Hal ini menjadi bagian dari upaya maksimal pemulihan pascagempa di NTT.

KPK Fasilitasi Salat Iduladha bagi 52 Tahanan Muslim di Rutan Gedung Merah Putih

B Bantuan Sosial & Pemerintah

86 hari

Ancaman Hukum bagi Pelaku Korupsi Dana Bencana

Sahroni mengingatkan bahwa penyelewengan dana bantuan bencana merupakan kejahatan serius dengan ancaman pidana yang sangat berat. Ia menegaskan bahwa hukuman mati menjadi salah satu ancaman bagi pelaku korupsi dana bencana, menandakan betapa seriusnya pelanggaran tersebut.

Dengan demikian, pengawasan dan pencegahan penyelewengan dana bantuan harus dilakukan secara maksimal agar seluruh bantuan benar-benar sampai kepada korban gempa di NTT tanpa ada penyalahgunaan.

Hajar Serangan Fajar, Senjata Terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi

K Korupsi

1126 hari

Situasi Pasca Gempa di NTT

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, NTT, pada tanggal 26 Agustus 2026 telah menyebabkan kerusakan parah pada bangunan dan mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Pemerintah dan berbagai lembaga terus berupaya melakukan pemulihan dan penyaluran bantuan untuk meringankan beban korban.

Dalam kondisi seperti ini, pengawasan ketat terhadap bantuan bencana menjadi sangat krusial agar proses pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran tanpa adanya penyalahgunaan dana bantuan bencana.