Media Kampung – Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2026, mencapai 69,57 persen. Angka ini menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 66,64 persen. Sementara itu, indeks inklusi keuangan juga naik menjadi 93,61 persen, menandakan semakin banyak masyarakat yang menggunakan produk dan layanan keuangan.
Kendati demikian, kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan masih cukup besar. Hal ini mengindikasikan bahwa sejumlah masyarakat sudah menggunakan layanan keuangan tanpa memahami sepenuhnya karakteristik dan risiko yang melekat pada produk tersebut.
Pengukuran Literasi dan Inklusi Keuangan
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi sumber data utama capaian ini. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa perbedaan angka literasi dan inklusi terjadi karena standar pengukuran yang berbeda.
Menurut Friderica, literasi keuangan tidak hanya sekadar mengetahui keberadaan produk atau layanan keuangan. Ada lima aspek yang harus terpenuhi secara komprehensif, yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku finansial. Standar ini mengacu pada pedoman baku dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang membuat pengukuran literasi menjadi lebih ketat dan konservatif.
Sementara itu, inklusi keuangan diukur berdasarkan kepemilikan akses terhadap produk keuangan, seperti memiliki satu rekening bank saja sudah dianggap terinklusi.
Peran Digitalisasi dalam Meningkatkan Inklusi
Friderica menyebutkan bahwa kemajuan inklusi keuangan sangat dipengaruhi oleh digitalisasi. Kemudahan membuka rekening secara daring dan pertumbuhan dompet digital membuat masyarakat lebih mudah mengakses berbagai instrumen keuangan. Faktor ini mempercepat peningkatan angka inklusi di Indonesia.
Tantangan Kesenjangan dan Pengaduan Konsumen
Meskipun inklusi keuangan tinggi, kesenjangan antara literasi dan inklusi masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Tingginya volume pengaduan konsumen yang masuk ke OJK menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang menghadapi masalah dalam menggunakan produk keuangan.
Hal ini juga menandakan bahwa masyarakat sudah semakin sadar dan tahu ke mana harus mengadu bila mengalami kesulitan, yang menjadi sisi positif dari peningkatan literasi.
Perbandingan Internasional dan Target Nasional
Indeks literasi keuangan Indonesia yang mencapai 69,57 persen sudah melampaui rata-rata negara anggota OECD yang berada di kisaran 63 persen. Selain itu, pencapaian ini juga telah melewati target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, menunjukkan kemajuan yang menjanjikan dalam pengembangan literasi keuangan nasional.
Tinggalkan Balasan